Pelaksanaan Kewajiban Pengembang dalam Penyediaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan di Kabupaten Badung

The demand for the availability of housing needed to support the primary needs of the community, especially in the Badung Regency also continues to increase. However, the fact is that the housing development process is often not accompanied by adequate social facilities. There is a problem formulation, namely how to implement the developer's obligations in providing social facilities in Badung Regency housing and what are the obstacles to implementing the developer's obligations in providing social facilities in Badung Regency housing. The purpose of this study was to determine the implementation and development barriers. The method used in this research is empirical. There are still developers who have not fully provided social facilities in accordance with the regulations. In the provision of social facilities in Badung Regency are still several obstacles such as internal and external. The conclusion that can be drawn from this paper is that developers in Badung Regency have not fully carried out their obligations to build facilities in accordance with the site plan. the authors suggest implementing the developer's obligations in providing social facilities to run in accordance with the law, the government must carry out supervision and guidance for developers.  Tuntutan akan tersedianya perumahan yg diharapkan guna menunjang kebutuhan utama rakyat khususnya pada Kabupaten Badung pula terus meningkat. Tetapi faktanya pada proses pembangunan perumahan acapkali nir dibarengi menggunakan adanya fasilitas sosial yg memadai. Berdasarkan hal diatas, masih ada rumusan perkara yaitu bagaimana aplikasi kewajiban pengembang pada penyediaan fasilitas sosial pada perumahan Kabupaten Badung & apa kendala pada penerapan kewajiban pengembang pada penyediaan fasilitas sosial pada perumahan Kabupaten Badung. Tujuan penelitian ini merupakan buat mengetahui aplikasi & kendala pengembang. Metode yg dipakai pada penelitian ini merupakan penelitian aturan empiris. Berdasarkan aplikasi kewajiban pengembang pada penyediaan fasilitas sosial, masih masih ada pengembang yg belum sepenuhnya menyediakan fasilitas sosial sinkron menggunakan peraturan. Dalam penyediaan fasilitas sosial pada perumahan Kabupaten Badung masih masih ada beberapa kendala misalnya faktor internal & eksternal. Kesimpulan yg bisa ditarik menurut penulisan ini adalah, bahwa pengembang pada Kabupaten Badung masih belum sepenuhnya menjalankan kewajiban menciptakan fasilitas yg sinkron menggunakan site plan. Dalam penelitian ini penulis menaruh saran bahwa pada aplikasi kewajiban pengembang pada penyediaan fasilitas sosial supaya berjalan sinkron menggunakan undang-undang pemerintah wajib melakukan supervisi & pelatihan buat para pengembang. &nbsp