Implementasi Kebijakan Pembatasan Bangunan Akomodasi Wisata Dalam Menopang Pariwisata Berkelanjutan

Artikel ini bertujuan membahas urgensi dan implementasi pembatasan bangunan akomodasi wisata di Kabupaten Badung. Data penelitian diperoleh melalui observasi, studi kepustakaan, dan wawancara mendalam dengan informan, yakni pejabat, pelaku dan pemerhati pariwisata Bali. Analisis data dilakukan secara deskriptif–interpretatif dalam perspektif kajian pariwisata. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan bangunan akomodasi wisata di Kabupaten Badung amat urgen dilakukan untuk mengantisipasi over suplai jumlah kamar akomodasi wisata yang tersedia, serta untuk menciptakan situasi bisnis akomodasi wisata yang sehat. Implementasi dari tiga kebijakan, yakni Perda No 2 Tahun 2012; Perda No. 26 Tahun 2013; dan Perbup Badung No 36 tahun 2014 telah mampu menghambat pengembangan bangunan akomodasi wisata yang baru, dan menopang pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu pembangunan pariwisata yang mendukung upaya pelestarian lingkungan (palemahan), peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat lokal (pawongan), serta pembangunan pariwisata yang mendukung upaya pelestarian dan pengembangan tradisi dan budaya masyarakat Bali  This article aims to discuss the urgency and implementation of restrictions on tourist accommodation buildings in the Badung Regency. The research data were obtained through observation, literature study, and in-depth interviews with informants, namely officials, actors, and observers of Bali tourism. Data analysis was carried out descriptively-interpretatively from the perspective of tourism studies. The results of the study show that it is very urgent to restrict tourist accommodation buildings in Badung Regency to anticipate the oversupply of the number of available tourist accommodation rooms, as well as to create a healthy tourist accommodation business situation. Implementation of three policies, namely Regional Regulation No. 2 of 2012; Regional Regulation No. 26 of 2013; and Perbud Badung No. 36 of 2014 has been able to hinder the development of new tourist accommodation buildings, and support sustainable tourism development, namely tourism development that supports environmental conservation efforts (Palemahan), increasing the socio-economic welfare of local communities (pawongan), as well as tourism development that is sustainable. support the preservation and development of Balinese traditions and culture &nbsp