KEBIJAKAN NEGARA PADA PENGATURAN HAK ATAS TANAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat kebijakan hukum hak atas tanah berubah drastis, misalnya hak guna bangunan dan hak pakai memberikan hak tidak hanya untuk tanah di permukaan bumi dan sekarang diperluas sampai ke ruang atas tanah dan ruang di bawah tanah. Masalah hukum yang lain, jangka waktu hak diatur sekaligus sampai 50 tahun untuk hak guna bangunan dan 60 tahun untuk hak guna usaha dan masih memiliki hak untuk pembaruan sampai 30 tahun untuk hak guna bangunan atau 35 tahun untuk hak guna usaha. Sebagai implikasinya, saat ini, Indonesia memiliki dua undang-undang yang sama-sama mengatur hak atas tanah, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal demikian membuat hukum agraria Indonesia mengalami anomali. Solusi terbaik penyelesaian masalah anomali hukum hak atas tanah adalah dengan tidak melanjutkan law remaking Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau melakukan reinterpretation of norm.Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation has drastically changed land rights legal policy. One of the examples is the Right to Build and the Right to Use. This right was previously made to above-the-land matter and is currently expanding to above and below the land. Another change is the duration of some rights. For example, the Right to Build has 50 years with an extension of 30 years, while the Right to Cultivate has 60 years of extension to 35 years. The enactment of the previous (namely Law on Basic Agrarian Principles) and new (Law on Job Creation) laws has created an anomaly. The best solution to solve the anomaly is to cancel the law-remaking of the Law on Job Creation or reinterpret the norm