Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Hak Konstitusional Warga Negara

Hak konstitusional sebagai hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat peraturan perundang-undangan pada sektor berbeda sehingga berimplikasi terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Setiap materi muatan dalam peraturan perundang-undangan termasuk UU Cipta Kerja harus mencerminkan asas kemanusiaan yakni perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat sertiap warga negara dan penduduk Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan hak konstitusional yang diatur di Indonesia dan implikasi Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap hak konstitusional warga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan menggambarkan peraturan perundang-undanga yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan diuraikan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak konstitusional mengalami dinamika mulai dalam UUD 1945 (18 Agustus 1945) sampai dengan hak konstitusional dalam UUD 1945 setelah perubahan. UU Cipta Kerja sebagai suatu produk hukum berimplikasi pada degradasi pemenuhan hak konstitusional warga negara yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan hak berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat