LAND CLEARING FASILITAS MASYARAKAT DESA MINGGIRSARI KABUPATEN BLITAR DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, dalam luas keupulauannya tanah menjadi salah satu SDA yang penting untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagaimana termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Bedasarkan pada Pasal 2 ayat (3) UUPA yang menjelaskan Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”. Maka dalam hal ini penulis tertarik terhadap pertimbangan hukum dan perlindungan terhadap hak dengan melihat apakah Land Clearing Fasilitas Masyarakat sesuai dengan asas keadilan dalam pengadaan pada kepentingan umum, lalu bagaimana dalam memberikan pedahulan asas keadilan pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengenyampingkan kepetingan setempat, dalam tinjauan yuridis ini dari bahan hukum dan cotoh keadaan yang terjadi dapat memunculkan langkah kongret yang dapat berkeadilan di masyarakat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Maka dalam Hal ini melihat dari aspek keadilan yang dapat di capai dalam pengadaan tanah, jika dalam pandangan Hans Kelsen tentang Hukum dan Keadilan, keadilan merupakan pemenuhan dalam kebutuhan untuk mencapainya kebahagian sosial maka dalam rangka kepenting umum pula menjadi salah aspek tujuan negara untuk mencapai kebahgian dan pemenuhan kebutuhan masayarakat dimana kepentingan tersebut di akomodir salah satunya dengan usaha dalam pengadan tanah untuk kepentingan umum.[1] adanya PP 19/2021 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123, Pasal 173, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Proses Land Clearing pada pengadaan tanah telah sesuai dengan aspek keadilan dalam penetuan kepentingan yang didahulukan adalah kepentingan Umum yang sesuai dengan Pasal 2 PP 19/2021, yang lebih menjalaskan dilaksanakan Pengadaan tanah dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil, maka menciptakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemenuhan dalam aspek-aspek terdampak Kata Kunci: Peraturan, Hak atas tanah, Land clearing. [1] Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Konpress, Jakarta, 2012, h. 4