Eksistensi Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Sasak atas Tanah di Kabupaten Lombok Utara

The main problem of the existence of indigenous law communities has occurred since before Indonesia became independent until now, namely with the establishment of Land Management Rights by the government without being based on laws and regulations such as the mandate of the Indonesian Constitution. In fact, the existence & recognition of indigenous peoples has been recognized since before the independence phase of Indonesia. The arrangement regarding the recognition of the existence of indigenous law communities can be recognized because it is used as a basis in the preparation of the National Land Law. The author suggests that North Lombok Regency immediately formulate and issue a Regional Regulation with regard to the Recognition and Respect of “The Paer Rights”, especially with regard to the strengthening of Handlers (customary forests). Because the existence of this regulation has been a government policy; This conception should be turned into a common rule.Permasalahan utama eksistensi masyarakat hukum adat telah terjadi sejak sebelum Indonesia merdeka dan berkembang setelah kemerdekaan serta memuncak di era pemerintahan Orde Baru hingga kini, yakni dengan penetapan Hak Pengelolaan Lahan oleh pemerintah tanpa didasarkan peraturan perundang-undangan seperti amanat Pasal 33 ayat 5 UUD NRI. Padahal, keberadaan & pengakuan masyarakat hukum adat telah diakui sejak sebelum fase kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan mengenai pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat dapat dikenali karena dijadikan dasar dalam penyusunan Hukum Tanah Nasional. Saran penulis agar Kabupaten Lombok Utara segera merumuskan dan menerbitkan Peraturan Daerah berkenaan dengan Pengakuan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat (Hak Paer), khususnya berkenaan dengan penguatan Pawang (hutan adat). Karena eksistensi peraturan ini selama ini merupakan kebijakan pemerintah; konsepsi ini seharusnya diubah menjadi sebuah peraturan bersama