Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain

In the notary science known as the "Notary Protocol", is the State Archive which must be kept and maintained by a notary. Once the importance of the storage and security of the notarial protocol, to the notary who has died, there is an obligation of the heir to inform and submit notary protocol to the Regional Supervisory Board (Majelis Pengawas Daerah/MPD), then the Regional Supervisory Board (MPD) designates another notary as the notary receiver of the protocol to receive and store the notary protocol. Notary protocols which are not submitted to other notaries result in harm to the parties, especially if they are a problem and need to be verified in court by the parties or parties concerned. The authority of the Regional Supervisory Board (MPD) is to request a notary protocol to the heirs of a notary who has died.Dalam bidang kenotariatan dikenal istilah “Protokol Notarisâ€, yaitu Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Begitu pentingnya penyimpanan dan keamanan protokol notaris, maka terhadap notaris yang meninggal dunia, terdapat kewajiban ahli waris untuk memberitahukan dan menyerahkan protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), selanjutnya Majelis Pengawas Daerah (MPD) menunjuk notaris lain sebagai notaris penerima protokol untuk menerima dan menyimpan protokol notaris tersebut. Protokol notaris yang tidak diserahkan kepada notaris lain berakibat kerugian pada para pihak terutama bila akta tersebut bermasalah dan diperlukan pembuktian di pengadilan oleh para pihak atau pihak-pihak yang terkait. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) lah untuk meminta protokol notariskepada ahli waris dari notaris yang meningga