KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATAN

ABSTRAK Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketika wewenang itu diberikan maka akan melekat tanggung jawab terhadap notaris tersebut termasuk kepada notaris yang telah pensiun. Walaupun notaris tersebut telah pensiun, akan tetapi tanggung jawabnya melekat seumur hidup atas akta yang dibuatnya sewaktu ia masih menjadi notaris aktif. Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Jika dikaitkan dengan Pasal 62 UUJN, dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu alasan penyerahan Protokol Notaris adalah notaris yang telah berakhir masa jabatan. Adapun permasalahannya yaitu: 1. Bagaimana proses atau tata cara penyerahan protokol notaris yang telah pensiun? 2. Tindakan apa yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah terhadap protokol notaris yang akan berakhir masa jabatannya? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, urgensinya kewenangan MPD terhadap protokol notaris yang telah berakhir masa jabatannya, dimana notaris masih mempunyai tanggung jawab untuk menyerahkan Protokol Notaris tersebut kepada MPD. Dengan beralihnya Protokol Notaris tersebut kepada notaris lain dapat memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap para pihak yang ada di dalam akta untuk mendapatkan keadilan, sehingga terciptanya suatu kepastian hukum. Kata Kunci : Kewenangan, Notaris, protokol Notaris. REGIONAL SUPERVISORY AUTHORITY TOWARDS RETIRED NOTARY’S PROTOCOL (Vidya Puterci Dramela, 1620122008, Notary Magister Study Program, Faculty of Law, Andalas University, Page 117 Padang, 2018) ABSTRACT Article 15 of law No. 2 (2014) towards the amendment of law no. 30 (2004) about notary position shown that notary as a public official is authorized to make authentic deeds. When an authority is given, responsibilities will be attached to the notary even if the notary itself retired. All deeds that ever published by him during his active period still remain as his responsibility. Based on article 65 of UUJN, “Notary—substitute and temporary are responsible for every deed they made despite the Notary Protocol has been submitted or transferred to the Notary Protocol depositary. To be related with article 62 UUJN, one of the reason for submitting the notarial protocol is the notary tenure has ended. However, some problems are found; 1. How is the process or steps of retired notary’s protocol submission? 2. What actions do the regional supervisory take on the retired notary’s protocol? This study is conducted through a juridical empirical approach; a research which not only sees the positive aspect of law, but also the implication of the law itself in society. According to the research, it can be concluded that the urgency of regional supervisory about the retired notary’s protocol; the notary is still in charge to submit his notarial protocol to Regional Supervisory (MPD). By diverting the protocol to other notaries, a wider scope can be provided for people in deeds to obtain justice, so that a creation of a legal can be built certainly. Keywords: Authority, Notary, Notarial Protocol