Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Pengangkatan Anak Di Dinas Sosial Kota Probolinggo

Pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Salah satu ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah terdapat dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah mengenai pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak yang secara khusus diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nommor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengatakan bahwa “pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak, dan pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat” Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan hambatan pengawasan oleh Pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Probolinggo dalam proses pengangkatan anak, dan upaya Dinas Sosial Kota Probolinggo dalam mengatasi hambatan pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak di masyarakat Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (Dua) yaitu Data Primer berupa wawancara yang dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan Data Sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dan artikel terkait pengawasan pengangkatan anak yang dianalisis dengan menggunakan teknik penafsiran sistematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum, Dinas Sosial Kota Probolinggo tidak/ belum melakukan upaya untuk mengatasi hambatan terkait substansi hukum, Terkait hambatan dalam struktur hukum adalah belum ada upaya dalam mengatasi hambatan. Terkait budaya hukum adalah melakukan sosialisasi dan pengajaran terhadap masyarakat, terkait hambatan berupa anggapan dari Dinas Sosial Kota Probolinggo yaitu anggapan bahwa masalah pengangkatan anak merupakan permasalahan privat dari keluarga, Dinas Sosial Kota Probolinggo tidak/ belum melakukan upaya untuk mengatasinya