HAMBATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGANGKATAN ANAK DI DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO

Dimas Candra Eka, Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M., Fitri Hidayat, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : dimascandra88@gmail.com Abstrak Pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak secara khusus diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, mengenai pengawasan pelaksanaan  pengangkatan  anak  yang  secara  khusus  diatur  dalam  Pasal  32 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan hambatan pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial Kota probolinggo dan upaya yang Dinas Sosial Kota Probolinggo dalam mengatasi hambatan  pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, serta pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Teknik analisis penelitian ini data primer dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan data sekunder menggunakan teknik penafsiran sistematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pengawasan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Probolinggo adalah tidak efektif, terdapat beberapa hambatan meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Dinas Sosial belum melakukan upaya untuk mengatasi hambatan terkait substansi hukum, hambatan dalam struktur hukum belum ada upaya dalam mengatasi hambatan, Terkait budaya hukum melakukan sosialisasi serta hambatan berupa anggapan pengangkatan anak merupakan permasalahan privat tidak ada upaya dalam mengatasinya. Kata kunci :  Hambatan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pengangkatan Anak, Dinas Sosial.  Abstrak Supervision of child adoption is specifically regulated in Article 32 of Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Child Adoption. This research is linked to impeding factors in supervision given by the government through social services of Probolinggo and measures taken by the services of Probolinggo to tackle the supervision-related issue regarding child adoption. Empirical juridical method was employed in the research along with socio- juridical approach. Primary and secondary data obtained were analysed based on descriptive qualitative and systematic interpretation respectively. The research result shows that the supervision of the child adoption so far has not been performed effectively since several impeding factors like those related to substance, structure, and legal culture are still the main issues. Social services, however, have not taken any measures to tackle the problems. Approaching the society can be carried out in terms of legal culture, while private problem like the presumption of adopting child has not gained any solution yet. Keywords: impeding factors, implementation, supervision, child adoption, social service