Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012

INDONESIA: Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terkait kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang mengandung ketidakjelasan hukum. Dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2)-nya dinilai kontradiktif karena ayat (1) secara tegas mengatur jika terjadi sengketa dalam praktik perbankan syariah merupakan kewenangan pengadilan agama. Sementara ayat (2) membuka ruang para pihak yang terikat akad untuk memilih peradilan manapun jika terjadi sengketa praktik perbankan syariah. Hal ini dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebelum dan pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012 serta untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sedangkan bahan data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dengan Penentuan Bahan Hukum, Pengkajian Bahan Hukum dan Inventarisasi Bahan Hukum. Penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) harus sebelumnya memiliki kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam bentuk akad dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 49 huruf (i) Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan jika sudah ditentukan klausul arbitrase, maka kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kepada BASYARNAS. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memberikan kewenangan kepada BASYARNAS untuk menangani kasus tentang sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui BASYRNAS merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dibenarkan berdasarkan asas musyawarah, dengan syarat tidak melanggar ketentuan undang-undang dan sejalan dengan ketentuan syariah. Selain itu BASYARNAS juga memiliki kelebihan dan kekurangan terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah. ENGLISH: Law No. 3 of 2006 on the Authority of Religious Courts to resolve disputes related to Islamic economics is contrary to Article 55 of Law No. 21 of 2008 which contains a legal ambiguity. In Article 55 paragraph (1) and (2) the assessed contradictory because of verse (1) is firmly set in the event of a dispute in the practice of Islamic banking is the authority of religious courts. While verse (2) open space contract bound the parties to choose any justice in the event of a dispute Islamic banking practices. It is considered legal uncertainty which is contrary to Article 28D verses (1) of the 1945 Constitution. The aim of this research is to determine the authority of the National Sharia Arbitration (BASYARNAS) to the Islamic economic dispute resolution before and after the Constitutional Court decision No.93/PUU-X/2012 and to know the advantages and disadvantages of the authority of the National Sharia Arbitration (BASYARNAS) on Islamic economic dispute resolution after the Constitutional Court decision No. 93/PUU-X/2012. This research includes the study of law with the normative approach law (statute approach). While the material data used are primary legal materials, secondary and tertiary. Methods of collection of legal materials are with Legal Material Determination, Legal Material Assessment and Inventory Legal Materials. Dispute resolution through National Sharia Arbitration ( BASYARNAS ) must previously have a written agreement set forth in the form of contract and conditions set forth in Article 55 of Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking and Article 49 subparagraph ( i ) of Act No. 3 of 2006 on Amendments to Law No. 7 of 1989 about religious court which gives the duties and authority of the courts in the Religious Courts to resolve economic disputes and if it is determined sharia arbitration clause, the authority to resolve the dispute to BASYARNAS. Islamic economic dispute resolution after the Constitutional Court's decision to authorizes BASYARNAS 93/PUU-X/2012 to deal with cases of economic disputes sharia. Islamic economic dispute resolution through mediation BASYRNAS an out of court can be justified based on the principle of consensus, the condition does not violate the provisions of the law and in accordance with the provisions of the Shariah. In addition BASYARNAS also have advantages and disadvantages against sharia economic dispute resolution