URGENSI PEMBERIAN HAK IMUNITAS TERBATAS TERHADAP PIMPINAN, PEGAWAI, DAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Karna Rediyan Syahputra, Alfons Zakaria, Ardi Ferdian Faculty of Law Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang E-mail : karnaredians@gmail.com  Abstract This research is aimed to (1) identify and find out the urgency in embedding limited immunity right to chairmen, employees, and Supervisory Council of Corruption Eradication Commission and (2) formulate alternative regulation regarding embedding limited immunity right. This research refers to normative juridical method with statute and conceptual approach. The research learns that it is highly important that the limited immunity right be given since this is an extraordinary measure to eradicate corruption categorised as an extraordinary crime. This right is also intended to minimise the pattern of criminalisation weakening criminal corruption and to improve efficiency in corruption eradication. The alternative concept according to legislation in Indonesia certainly has restriction and consideration. Moreover, regulating the limited immunity right is not a new measure in laws and regulations in Indonesia. All the parties mentioned above have their right to this limited immunity since their tasks are to handle corruption as an extraordinary crime. Keywords: urgency, limited immunity rights, corruption Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi dan mengetahui urgensi pemberian hak imunitas terbatas terhadap Pimpinan Pegawai, dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan (2) Merumuskan alternatif pengaturan pemberian hak imunitas terbatas terhadap Pimpinan Pegawai, dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penulis memperoleh hasil penelitian bahwa hak imunitas terbatas penting untuk diberikan karena hak imunitas terbatas merupakan suatu upaya penanganan luar biasa dalam memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa, untuk meminimalisir pola kriminalisasi yang melemahkan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa konsep alternatif pengaturan pemberian hak imunitas terbatas yang dirumuskan penulis ialah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tentu memiliki batasan dan pertimbangan. Bahwa pengaturan hak imunitas terbatas bukan sesuatu yang benar-benar baru dalam perundang-undangan di Indonesia dan Pimpinan, Pegawai, dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berhak diberikan hak imunitas terbatas karena tugas mereka yang menangani korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Kata kunci: urgensi, hak imunitas terbatas, korups