SKRIPSI PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU (STUDI KASUS BAGIAN ADM. PENDIDIKAN DAN AGAMA)

Penelitian ini dilakukan pada Biro Adinistrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Riau. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu dikarenakan adanya indikasi bahwa pelayanan publik kepada masyarakat belum mencerminkan pelayanan prima, seperti terkesan sangat sulit yang disebabkan kurangnya keterbukaan informasi bantuan dana pendidikan maupun agama yang minim, waktu pendaftaran dan penyelesaian pelayanan tidak diinformasikan secara terbuka, tidak adanya standar operasional prosedur institusi yang menyulitkan masyarakat untuk memahami alur prosedur pelayanan dan menyebabkan kesimpang-siuran informasi dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelayanan administrasi pemerintahan pada Biro Administrasi kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Riau yang dilakukan oleh aparatur dalam mencerminkan pelayanan prima. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, quesioner, wawancara dan dokumentasi. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Ex. Masyarakat (masyarakat yang pernah mengurus pelayanan) pada tahun 2012 sebanyak 3853 orang. Untuk keperluan penelitian maka diambil sampel berjumlah 97 orang. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskiptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang telah terkumpul, ditabulasikan menurut jenis data, dan memberikan keterangan dengan mengaitkan teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan memberikan interprestasi terhadap hasil yang relevan yang kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini pelayanan publik pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Riau dilihat berdasarkan Keputusan MENPAN No. 58 tahun 2002 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik yaitu kesederhanaan prosedur pelayanan, keterbukaan informasi pelayanan, kepastian pelaksanaan pelayanan, mutu produk pelayanan, tingkat profesional petugas, tertib pengelolaan administrasi dan manajemen, dan sarana dan prasarana pelayanan. Dari hasil pengukuran terhadap masing-masing indikator tersebut, maka dapat dinyatakan pelayanan administrasi pemerintahan pada Biro Administrasi kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Riau dinyatakan dalam kategori kurang baik dan akhirnya menyebabkan pelayanan tersebut menjadi tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh sebab itu penulis menyarankan agar pelayanan pada Biro Administrasi kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Riau ini bisa menjadi cerminan pelayanan publik pada instansi pemerintahan yang baik untuk mencapai “Good Governance” di Provinsi Ria