Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Untuk Fasilitas Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Poros Nasional Lintas Barat dalam Wilayah Kabupaten Pangkep)

Skripsi ini berjudul“Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Untuk Fasilitas Umum(Studi Kasus Pelebaran Jalan Poros Nasional Lintas Barat Dalam Wilayah Kabupaten Pangkep)”.Dimana dalam skripsi ini terdapat 2 (dua) sub masalah yakni(1)Bagaimana proses penyelesaian sengketa hak atas tanah untuk fasilitas umum?(2)Bagaimana penentuan standar ganti rugi terhadap pembebasan hak atas tanah untuk fasilitas umum?. Untuk menyelesaiakan sub masalah tersebut, maka digunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari studi dokumen, wawancara dan observasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa hakatas tanah untuk fasilitas umum dan untuk mengetahui penentuan standar ganti rugi terhadap pembebasan hak atas tanah untuk fasilitas umum. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan memilih instansi terkait dengan perkara ini, yaitu dilaksanakan diKantor PemerintahDaerah Kabupaten Pangkep dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep.Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dengan wawancara dengan pihak terkait. Data penelitian terdiri dari data lapangan dan sekunder. Data lapangandiperoleh dengan wawancara langsung menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat secara terstruktur. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menelaah dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1)Proses penyelesaian sengketa hakatas tanah untuk fasilitas umum dilakukan melalui 3 (tiga) cara yakin musyawarah, mediasi dan konsinyasi (2)Penentuan standar ganti rugi terhadap pembebasan hakatas tanah untuk fasilitas umum di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauanyaitugantirugi hak atas tanah diberikan sesuai nilai transaksi penjualan tanah di sekitar lokasi pembebasan tanah (harga pasar) dengan tetap memperhatikan NJOP. Perhitungan ganti rugi bangunan adalah nilai harga tertinggi dikali dengan luas bangunan yangterkena proyek dan hasilnya akan dikurangi dengan nilai susut. Perhitungan ganti rugitanaman diklasifikasikan berdasarkan keterangan pohon. Implikasi dari penelitian ini adalah: (1)Sebaiknya pihak pemerintah Kabupaten Pangkep sendiri mengikuti aturan musyawarah yang sudah jelas diatur dalam perundang-undangan yaitu 120 hari agar tercapai kepastian hukum dalam pengadaan tanah maka musyawarah itu sendiri harus dibatasi.(2)Ganti rugi sebaiknya tidak hanya dilihat dari harga tetapi juga nilai dari tanah terebut