ANALISIS PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini dilatar belakangi kondisi dimana belum terinfentarisnya Aset Daerah (Barang Milik Daerah) dengan baik sesuai peraturan yang berlaku pada kementrian atau lembaga negara menjadi sasaran dalam penataan dan penertiban Aset Daerah (Barang Milik Daerah). Arahnya dari langkah-langkah penertiban Aset Daerah (Barang Milik Daerah) inventarisasi dan penilaian tersebut adalah bagaimana pengelolaan aset daerah disetiap penggunaan barang menjadi lebih akuntabel, akurat, dan transparan, sehingga aset daerah (Barang Milik Daerah) mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat/stake holder. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengelolaan aset daerah (Barang Milik Derah) dan untuk menganalisis implementasi serta mengetahui hambatan dalam implementasi pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti. Bentuk atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode pengamatan langsung, wawancara dan quesioner. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan dengan baik, begitu juga dengan implementasi pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan optimal sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah dan juga didapat hambatan-hambatan dalam implementasi pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini juga dibuktikan dalam hasil angket yang menghasilkan nilai sebesar 54,6% yang berarti bahwa pengelolaan aset daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Kabupate