MEDIASI KONFLIK KERATON SURAKARTA MELALUI PENERAPAN LOCAL WISDOM

  The purpose of this study was to describe the root causes of conflict and the palace of King Twins conflict resolution patterns Keraton Surakarta Sultanate . The method used is descriptive method sosiolegal . This study is located in the Keraton Surakarta using primary data and secondary data. Techniques of qualitative data analysis by using the theoretical interpretation. The results showed that the root of the problem is basically this conflict began Keraton Surakarta since the death of Paku Buwana XII on June 11, 2004. The conflict between the heir to the throne of Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Hangabehi and KGPH Tedjowulan born of different mothers. Patterns of conflict resolution involving a third party (mediation) mechanisms beyond traditional law paugeran palace. Lastly, Mediation of legal protection based Surakarta Mayor Letter No. 181.1/6619/SJ Minister mentioned that the mayor coordinate with Deliberation forums Regional Head (Muspida) and family Keraton Solo Kasunanan, to resolve conflicts and protect the palace as a cultural heritage. Keywords : Mediation; Conflict; Local Wisdom.  Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan akar masalah konflik Raja Kembar Keraton dan pola penyelesaian konflik Keraton Surakarta Hadiningrat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sosiolegal yang bersifat deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Keraton Surakarta dengan menggunakan data primer maupun data sekunder. Teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan interpretasi teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya akar masalah konflik Keraton Surakarta ini berawal sejak meninggalnya Paku Buwana XII pada 11 Juni 2004. Konflik tersebut tentang pewaris tahta kerajaan antara Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Hangabehi dan KGPH Tedjowulan yang lahir dari ibu yang berbeda. Pola penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga (mediasi) diluar mekanisme paugeran hukum adat keraton. Terakhir, Mediasi dari Walikota Surakarta berdasar payung hukum Surat Mendagri Nomor 181.1/6619/SJ disebutkan bahwa walikota berkoordinasi dengan forum Musyawarah Kepala Daerah (Muspida) dan keluarga Keraton Kasunanan Solo, untuk menyelesaikan konflik serta melindungi keraton sebagai cagar budaya. Kata kunci: Keraton; Konflik; Kearifan Loka