Evaluation Of Green Open Space Management Program In Gresik Regency Based On Cipp Evaluation Model

Pembangunan perkotaan yang cepat dan pertumbuhan populasi telah berkontribusi besar terhadap beban lingkungan yang serius. Pengembangan industri yang cepat memberikan dampak langsung pada kondisi lingkungan di Gresik. Gresik memiliki perusahaan pupuk terbesar di Indonesia, tidak dapat ditolak bahwa tanah Gresik telah terkontaminasi oleh banyak bahan kimia. Ini akan menempatkan masyarakat di lingkungan yang tidak sehat. Salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan menyediakan cukup ruang terbuka hijau (GOS) seperti yang dinyatakan dalam peraturan. GO tidak hanya berfungsi untuk mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh polusi dari industri yang ada, tetapi juga mengamankan wilayah bencana, produsen oksigen, mengendalikan iklim lokal, sumber daya air dan untuk meningkatkan estetika struktur spasial perkotaan. Dengan demikian penting untuk menyediakan GOS tidak hanya untuk lingkungan yang sehat tetapi juga untuk pembangunan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Tata Ruang dalam Pasal 29 menyatakan bahwa proporsi ruang hijau di daerah perkotaan setidaknya 30 (tiga puluh) persen dari wilayah tersebut, di mana proporsi gos publik di daerah perkotaan setidaknya 20 (dua puluh) persen Dari area tersebut, dan 10 (sepuluh) persen untuk gos pribadi, yang sejalan dengan Peraturan Lokal Gresik NO 10 tahun 2010 tentang pengaturan ruang terbuka hijau. Program ini juga sebagai bagian dari agenda global yang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang salah satu tujuannya pada tahun 2030, semua wilayah kota mencapai setidaknya 25% GO dan bertemu dengan siapa yang menyarankan minimal 9 m2 ruang terbuka hijau per penduduk. Penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif kasus. Desain studi kasus ini adalah desain tunggal. Studi kasus tunggal analog dengan percobaan tunggal. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Gresik dikenal sebagai kota industri di Jawa Timur. Kondisi ini memberikan dampak besar pada degradasi lingkungan terutama terkait dengan penggunaan lahan. Hasil penelitian ini adalah hingga 2015 program manajemen GOS publik pada periode 2011-2015 belum mencapai standar. Keberadaan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Gresik secara keseluruhan mencapai 10%. Tetapi bagi pusat-pusat perkotaan utama, yaitu Kecamatan Kebomas dan Gresik mencapai 15%. Dan sejauh ini sejak 2011 hingga 2015 BLH fokus pada pengembangan gos publik di dua kecamatan ini. Jadi dalam hal hasil program masih terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan. Dengan demikian masih ada ketimpangan hasil dari program manajemen GOS yang dilakukan oleh BLH Kabupaten Gresik. Ada beberapa faktor penghambat yang berkaitan dengan program manajemen GOS, seperti anggaran terbatas, data tidak valid, kurangnya sumber daya manusia, lahan publik yang terbatas dan juga berpartisipasi rendah masyarakat dalam program ini. Rekomendasi itu diperlukan perencanaan tata ruang yang komprehensif dari struktur spasial perkotaan, kebutuhan komitmen dari semua elemen, tidak hanya dari BLH untuk mematuhi alokasi lahan yang telah ditetapkan dalam perencanaan tata ruang 2010-2030 dan juga kebutuhan inovasi dari BLH Untuk mengimplementasikan program manajemen GOS ini di Gresik untuk mengatasi keterbatasan