Analisis Pengendalian Intern Pada Prosedur Pemberian dan Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KCP Universitas Brawijaya)

Berkembangnya dunia usaha merupakan dampak dari era globalisasi, dan salah satu pelaku usaha yang memiliki eksistensi penting dalam berkembangnya dunia usaha adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Permasalahan yang sering timbul dalam perkembangan UMKM adalah penyediaan sumber dana. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KCP Universitas Brawijaya merupakan salah satu bank umum di Kota Malang yang memiliki produk kredit yang diperuntukkan bagi sektor UMKM, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). perbedaan KUR dengan kredit yang lainnya adalah KUR tersebut merupakan kredit modal kerja atau kredit investasi di bidang usaha produktif yang memperoleh jaminan dari Perusahaan Penjamin. Oleh karena itu dalam pemberian dan pengawasan KUR diperlukan pengendalian intern yang memadai sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas suatu permasalahan, yakni untuk mengetahui prosedur pemberian dan pengawasan KUR dan untuk mengetahui prosedur pemberian dan pengawasan KUR telah didukung oleh pengendalian intern yang baik dan memadai pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KCP Universitas Brawijaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian adalah Struktur Organisasi, Prosedur Pemberian dan Pengawasan KUR, serta Unsur Pengendalian Intern pada prosedur pemberian dan pengawasan KUR pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KCP Universitas Brawijaya. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaan prosedur pemberian dan pengawasan KUR yang tidak sesuai dengan pengendalian intern. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas pelaksanaan pemberian dan pengawasan KUR antara lain adalah adanya perangkapan tugas oleh Account Officer (AO) sebagai analis kredit dan penilai jaminan, belum adanya fungsi Credit Recovery (fungsi penanganan kredit bermasalah). Proses dokumentasi berjalan kurang memadai, ditandai dengan masih belum ada bukti pengajuan kredit, buku registrasi perjanjian dan pencairan kredit, dan kartu pengawasan kredit usaha rakyat. Selain itu, beberapa kendala dalam penyaluran kredit usaha rakyat yaitu penyalahgunaan penggunaan kredit oleh debitur dan debitur yang meninggal dunia sebelum melunasi kredit menyebabkan timbulnya tunggakan kredit. Upaya penanganan kredit yang mengalami tunggakan tersebut antara lain Rescheduling (Penjadwalan Kembali), on the spot , pembinaan terhadap nasabah, penerbitan surat panggilan atau surat peringatan bila debitur menunggak, pengajuan klaim, serta pelaksanaan subrogasi. Dari kelemahan yang ditemukan, dilihat dari unsur pengendalian intern, disarankan agar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk KCP Universitas Brawijaya memisahkan perangkapan fungsi dan tugas AO sebagai analis kredit dan penilai jaminan. Fungsi penilai jaminan sebaiknya dilakukan oleh Supervisor bersama dengan AO dan Pincapem; Menambahkan fungsi Credit Recovery sebagai fungsi penanganan kredit bermasalah; Menambahkan formulir bukti pengajuan kredit, buku registrasi perjanjian dan pencairan kredit, dan kartu pengawasan kredit usaha rakyat; serta Pemeriksaan oleh internal auditor yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau mendadak (surprised audit ) dengan jadwal yang tidak teratur agar hal yang tidak diinginkan dapat dihindari