Kendala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam menjalankan Program Bimbingan terhadap narapidana yang telah mendapatkan pelepasan bersyarat

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Kendala Balai Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Program Bimbingan Terhadap Narapidana Yang Telah Mendapatkan Pelepasan Bersyarat. Hal ini dilatarbelakangi bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas tak jarang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sering mengalami berbagai macam kendala. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pembimbingan, kendala serta upaya yang dilakukan BAPAS Malang dalam menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah mendapatkan pelepasan bersyarat. Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Kemudian dari data yang diperoleh dianalisis secara deskritif kuantitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa cara pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS Malang, yaitu: dengan secara langsung (home visit), klien datang langsung, dan surat menyurat. Sedangkan untuk bimbingan yang diberikan BAPAS Malang, yaitu: perkelompok, perorangan, dan penyaluran kerja. Dalam melakukan bimbingan tersebut BAPAS Malang mengalami kendala, diantaranya: kendala dalam hal anggaran, kendala dalam hal tenaga kerja, fasilitas, kendala dalam berkomunikasi, lokasi tempat tinggal klien yang jauh dan terpencil,alamat klien yang tidak jelas, belum adanya aturan hukum untuk menindak klien apabila mereka melanggar hukum lagi, serta apabila ada sebagian narapidana yang tidak mau mendapatkan hak pelepasan bersyarat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu: memaksimalkan anggaran yang ada, petugas Pembimbinga Kemasyarakatan memegang lebih dari satu klien, mencatat alamat klien dengan jelas, memanfaatkan kendaraan umum untuk mengunjungi klien, memberikan penjelasan tentang pelepasan bersyarat, jika klien melanggar hukum lagi BAPAS Malang hanya dapat memberikan motifasi dan semangat karena disini BAPAS Malang tidak berwenang untuk menindak. Dari fakta yang ada, maka diperlukan adanya perhatian yang besar dari pemerintah untuk ikut membantu berbagai kendala yang dihadapi oleh BAPAS Malang serta hendaknya ada penyempurnaan dari aturan hukum agar BAPAS Malang juga dapat mempunyai kewenangan untuk menindak jika klien melanggar hukum lagi