Kendala Jaksa Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Surakarta).

Didalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai kendala yang dialami oleh jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang terjadi di Kejaksaan Negeri Surakarta. Didalam melaksanakan eksekusi jaksa seringkali menemui kendala sebagai contoh terdapat tiga contoh kasus yang diteliti oleh penulis. Kasus pertama yaitu atas nama terpidana Winoto. Dalam kasus ini eksekusi yang dilakukan oleh jaksa menjadi lama karena terpidana berkelit-kelit dan mengunakan berbagai alasan sehingga eksekusi tidak segera dilaksanakan. Kasus kedua yaitu atas nama terpidana Benny Djaka Santosa. Didalam kasus kedua ini jaksa tidak dapat mengeksekusi tanah yang merupakan barang bukti yang bedasarkan putusan Pengadian dinyatakan sebagai milik negara. Kasus ketiga atas nama terpidana Slamet Suryanto. Pada kasus yang menjerat mantan Walikota Surakarta ini terpidana tidak dapat segera dieksekusi karena fasilitas yang tidak memadai sehingga tidak dimungkinkannya untuk dilakukannya eksekusi. Dalam upaya mengetahui pelaksanaan, kendala, dan solusi yang dilakukan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta serta langkah maka metode pendekatan yang dipakai penulis adalah yuridis sosiologis, ,yaitu bukan hanya melihat dari segi peraturan tertulis tetapi melihat kondisi dan kenyataan di masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan interview atau dengan responden yaitu dengan Jaksa yang terkait dengan kasus yang diambil oleh penulis, sedangkan data sekunder berupa studi dokumentasi, yaitu tekhnik pengumpulan data pada intansi terkait berupa dokumen, berkas-berkas penting dan bahan laporan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa diperlukan adanya aturan hukum yang meliputi aspek yang lebih luas, adanya kerjasama yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan instansi hukum pemerintah lainnya dan dilaksanakannya sistem administrasi untuk proses pemeriksaan dan eksekusi yang cepat dan sederhana.. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus yang terkendala di tahap eksekusi yang menyebabkan bertambah lamanya proses eksekusi tersebut hingga tidak dapatnya suatu kasus unutk dilaksankannya eksekusi oleh Jaks