Menurut amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat tiga lembaga perwakilan di Indonesia, yaitu Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan lembaga perwakilan untuk otonomi daerah seharusnya menjadi kamar kedua dalam lembaga perwakilan di Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah mencerminkan keterwakilan dari kelompok kepentingan masyarakat yang ada, baik secara politik, teritorial, ataupun fungsional. Namun, eksistensi Dewan Perwakilan Daerah perwakilan Sumatera Barat sering kali dipertanyakan. Dewan Perwakilan Daerah perwakilan Sumatera Barat dianggap tidak terlalu serius dalam dalam memeperhatikan kepentingan daerah yang diwakilinya. Hal ini bertolak b...
Pemerintahan harus berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat. UndangUndang Dasar Negara Republik Indone...
Kebenaran dan keadilan menjadi hal penting dan selalu diperjuangkan oleh setiap orang atau lembaga/i...
ABSTRAK Maretha Utami Wulandari, 1310835001, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politi...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah berd...
Pegangkatan perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Pejabat (Pj) Gubernur...
Hak angket merupakan hak Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pe...
Kepastian hukum serta integritas proses dan hasil pemilu, merupakan tanda dari proses penyelenggaraa...
Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan dasar Konstitusi Negara Indonesia yaitu pada Pasal 1 ...
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelelenggaraan pe...
Lalu Yanuar Pamungkas NIM 10220794 – 2014. Skripsi ini berjudul EVALUASI KINERJA KPU KABUPATEN PONOR...
Dilakukannya 4 (empat) kali amandemen UUD 1945 adalah sebagai manifestasi dari diakomodirnya tuntuta...
Amandemen UUD 1945 menghasilkan sejumlah design baru format kenegaraan Indonesia. Pertama, Presiden ...
Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada era reformasi ters...
Parlemen Indonesia terdiri atas tiga pilar kelembagaan, yakni Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwaki...
Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang t...
Pemerintahan harus berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat. UndangUndang Dasar Negara Republik Indone...
Kebenaran dan keadilan menjadi hal penting dan selalu diperjuangkan oleh setiap orang atau lembaga/i...
ABSTRAK Maretha Utami Wulandari, 1310835001, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politi...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah berd...
Pegangkatan perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Pejabat (Pj) Gubernur...
Hak angket merupakan hak Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pe...
Kepastian hukum serta integritas proses dan hasil pemilu, merupakan tanda dari proses penyelenggaraa...
Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan dasar Konstitusi Negara Indonesia yaitu pada Pasal 1 ...
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelelenggaraan pe...
Lalu Yanuar Pamungkas NIM 10220794 – 2014. Skripsi ini berjudul EVALUASI KINERJA KPU KABUPATEN PONOR...
Dilakukannya 4 (empat) kali amandemen UUD 1945 adalah sebagai manifestasi dari diakomodirnya tuntuta...
Amandemen UUD 1945 menghasilkan sejumlah design baru format kenegaraan Indonesia. Pertama, Presiden ...
Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada era reformasi ters...
Parlemen Indonesia terdiri atas tiga pilar kelembagaan, yakni Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwaki...
Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang t...
Pemerintahan harus berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat. UndangUndang Dasar Negara Republik Indone...
Kebenaran dan keadilan menjadi hal penting dan selalu diperjuangkan oleh setiap orang atau lembaga/i...
ABSTRAK Maretha Utami Wulandari, 1310835001, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politi...