PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA TENJOLAYA KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG

Pemerintahan harus berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 juga secara tegas mengisyaratkan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan rakyat. Isi dari Pasal 1 Ayat (2) tersebut adalah “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan kata lain, pemerintah yang berkuasa harus mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari rakyat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, legitimasi rakyat tersebut diwakilkan kepada para wakil rakyat yang duduk di DPR RI pada tingkat pusat dan DPRD pada tingkat daerah. Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hingga empat kali sejak 1999 sampai dengan 2002, Konsep negara kesatuan yang selama orde baru dipraktekkan secara sentralistis berubah menjadi desentralistis. Perubahan lain yang penting adalah pemberian hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah serta reformasi sebenarnya merupakan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk pembangun desa sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang 2 akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui jalan persetujuan kecamatan, namun hal itu tidak berlaku lagi