PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PAYAKUMBUH PERIODE 2014-2019

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelelenggaraan pemerintahan, hal ini dari pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang tertuang dalam Pasal 18 ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam menjalankan tugasnya memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi legislasi atau fungsi pembentukan peratuaran daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dengan adanya fungsi legislasi diharapkan DPRD dapat melahirkan peraturan daerah berkelanjutan dan diterima masyarakat.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi legislasinya melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah bersama kepala daerah dan DPRD memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. DPRD Kota Payakumbuh periode 2014- 2019 sampai tahun kedua keanggotaannya telah menetapkan 27 (dua puluh tujuh) peraturan daerah tetapi hanya mampu melahirkan 3 (tiga) buah Peraturan daerah inisatif DPRD.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan sumber data utama adalah pengamatan langsung dilapangan, disamping itu didukung juga dengan wawancara bersama responden atau informan. Data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa DPRD Kota Payakumbuh belum maksimal mengunakan hak inisiatifnya dalam pembentukan Peraturan daerah. Dalam menjalankan pelaksanaan fungsi legislasinya DPRD Kota Payakumbuh telah melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tetapi masih jauh dari harapan dalam mempergunakan hak inisiatifnya dalam pembentukan Peratuaran daerah. Permasalahan kurangnya Perda inisiatif DPRD Kota Payakumbuh disebabkan oleh tingkat pendidikan anggota DPRD yang beragam dan kurangnya kemampuan serta kurangnya pengalaman tentang legal drafing atau tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan setiap rancangan peraturan memiliki Naskah Akademik yang berguna untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap suatu masalah yang solusi atas permasalahan tersebut perlu dibentuk peraturan perundang-undangan