VERIFIKASI FAKTUAL PARPOL DALAM PERSPEKTIF JUSTICE AS FAIRNESS

The legal issue of this paper is whether factual verification of political parties in participating in the 2019 election for all political parties as stated in the Judgment of the Constitutional Court Number 53/PUU-XV/2017 is in accordance with the principle of justice or not. The Constitutional Court Judgment aims to create fairness of the election. Such effort aims to create an electoral justice by the obligation of undertaking the factual verification of political parties held by the General Elections Commission (Komisi Pemilihan Umum). The Constitutional Court laid its constitutional judgment on the interpretation of Article 27 (1)   and Article 28D (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The use of both Articles interpretation is correct but unfortunately less substantive. In its judgment, the Constitutional Court used legal reasoning based on the ‘equality principle’, whereas the ‘difference principle’ could also be considered in delivering the principle of justice. In conclusion, this paper urges the Constitutional Court to enrich its legal reasoning by applying the difference principle in the theory of justice.Isu hukum tulisan ini adalah apakah verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2019 kepada semua parpol seperti tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, telah sesuai dengan prinsip keadilan?” Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan agar tercipta keadilan pemilu. Sehingga seluruh partai politik harus mengikuti verifikasi faktual partai politik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi mendasarkan pendapat konstitusionalnya pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar putusan tentu keputusan tersebut sudah pada tempatnya, tetapi kurang substansial. Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum tentang keadilan hanya menggunakan ‘prinsip persamaan’, padahal dalam teori keadilan juga mengkaji mengenai ‘prinsip perbedaan’. Sehingga Mahkamah Konstitusi perlu menambahkan alasan hukum dalam putusannya mengenai prinsip perbedaan dalam teori keadilan