MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI ELECTION COURT: REFLEKSI TEORETIS

Konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945) memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Secara teoretis, kewenangan ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan pemilu. Sesuai latar belakang tersebut, artikel ini menawarkan refleksi teoretis terhadap fungsi/peran Mahkamah Konstitusi sebagai election court. Adapun isu utamanya adalah refleksi teoretis berkenaan dengan ajudikasi. Teori yang ditawarkan di sini bersifat normatif karena klaimnya adalah tentang apa yang seyogianya dilakukan Mahkamah Konstitusi, bukan apa yang biasa dilakukan Mahkamah Konstitusi. Sebagai asas/prinsip, artikel ini berpendapat bahwa prudensialitas harus yang utama, sementara aktivisme yudisial adalah nomor dua. Teori ini untuk mengkritisi, dan kemudian mengkoreksi, praktik ajudikasi perselisihan atau sengketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi di masa lalu.The Constitution of Indonesia (UUD NRI 1945) confers authority to the Constitutional Court to decide disputes on the results of general elections. Theoretically, this authority develops the Constitutional Court as the election court. According to this background, this article proposes a theoretical reflection over the Constitutional Court’s role as the election court. The main issue is theoretical reflection on judging. The theory is normative because it claims about what should the Constitutional Court do instead of what did the Constitutional Court do. As the principle, it suggests prudentiality first and judicial activism second. This theory is to criticize, and then to correct, the Constitutional Court practices as the election court in the past