ANALISIS KINERJA DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SOLOK

Seiring dengan bergeraknya era reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, memicu timbulnya kebijakan otonomi daerah yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Mardiasmo (2004) Otonomi daerah memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat mengurangi terjadinya ketimpangan dalam pembangunan. Kebijakan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri