ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SETELAH MENJADI PAJAK DAERAH (STUDI KASUS KOTA PADANG)

Pajak didefinisikan secara umum sebagai iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat dalam hal ini wajib pajak untuk memenuhi pengeluaran rutin negara dan pembiayaan pembangunan tanpa memperoleh balas jasa secara langsung. Definisi ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara (daerah) yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara (daerah) bagi kemakmuran rakyat. Di Indonesia, pajak merupakan salah satu penerimaan pendapatan negara yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap pendapatan nasional. Disamping ada juga peranan dari pungutan lain dengan tujuan yang sama yaitu retribusi. Undang Undang Dasar 1945 secara jelas menyebutkan bahwa perpajakan merupakan salah satu perwujudan kenegaraan, melalui proses pemungutan kepada masyarakat yang bersifat memaksa dan harus diatur dalam bentuk undang-undang yang mengatur, sebagai dasar pengenaan. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan baik dalam bentuk undang-undang, maupun peraturan pelaksana lainnya yang berhubungan dibidang Perpajakan dan Retribusi