ANALISIS EFISIENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PADANG PANJANG

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh warga negaranya, yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan balas jasa secara langsung.Pajak juga merupakan sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang digunakan untuk pembangunan bagi warga negara Indonesia. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Untuk menghasilkan pembangunan nasional yang baik, harus didukung oleh pembangunan daerah yang baik pula. Pembangunan nasional dan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab warga negara dan masyarakatnya. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan antara Pusat dan Daerah khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dikenal sebagai era Otonomi Daerah. Dalam era Otonomi Daerah sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karen