Konsepsi penyelenggaraan negara yang demokratis oleh lembaga-lembaga negara merupakan perwujudan dari sila keempat yang mengedepankan prinsip demokrasi perwakilan. Kehendak untuk mengejawantahkan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan, sebenarnya sudah dinyatakan dengan tegas oleh sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakila
Perkembangan demokrasi berkembang mengikuti perkembangan bangsa dan Negara. Salah satu ciri dari Neg...
Menciptakan negara hukum Indonesia yang demokratis harus terlebih dahulu dibangun tata hukum I...
Gagasan negara hukum dan demokrasi merupakan dua instrumen “terbaik” untuk mencapai tujuan negara ya...
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat TAP MPR merupakan salah satu sumber huk...
Negara Republik Indonesia sejak didirikan pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945 hingga saat ini telah b...
Pokok permasalahan dalam penelitian adalah mengenai eksistensi Ketetapan MPR dalam hierarki peratura...
Untuk menyelenggarakan negara (baca: melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi eksekutif, baik pada t...
Penelitian ini berjudul Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Mengubah Dan Menetapkan Unda...
PendahuluanPerubahan Ketiga UUD 1945 menghasilkan pergeseran ke arah susunan kekuasaan yang bersifat...
Di negara demokratis penyelenggaraan pemilihan umum merupakan hal yang absolut karena tanpa adanya p...
Peran pemerintah dalam mengarahkan dan menuntun warga masyarakatnya dibutuhkan sebuah perangkat yakn...
Melihat situasi perkembangan dunia dewasa ini, demokrasi tidak langsung atau demokrasi keterwakilan ...
RINGKASAN - Lembaga negara dapat bersengketa karena sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ket...
Amandemen UUD 1945 telah menimbulkan implikasi yang sangat besar dalam kehidupan ketatanegaraan di I...
Kehidupan ketatanegaraan yang demokratis tidak akan pernah lepas dari kedudukan lembaga perwakilan r...
Perkembangan demokrasi berkembang mengikuti perkembangan bangsa dan Negara. Salah satu ciri dari Neg...
Menciptakan negara hukum Indonesia yang demokratis harus terlebih dahulu dibangun tata hukum I...
Gagasan negara hukum dan demokrasi merupakan dua instrumen “terbaik” untuk mencapai tujuan negara ya...
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat TAP MPR merupakan salah satu sumber huk...
Negara Republik Indonesia sejak didirikan pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945 hingga saat ini telah b...
Pokok permasalahan dalam penelitian adalah mengenai eksistensi Ketetapan MPR dalam hierarki peratura...
Untuk menyelenggarakan negara (baca: melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi eksekutif, baik pada t...
Penelitian ini berjudul Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Mengubah Dan Menetapkan Unda...
PendahuluanPerubahan Ketiga UUD 1945 menghasilkan pergeseran ke arah susunan kekuasaan yang bersifat...
Di negara demokratis penyelenggaraan pemilihan umum merupakan hal yang absolut karena tanpa adanya p...
Peran pemerintah dalam mengarahkan dan menuntun warga masyarakatnya dibutuhkan sebuah perangkat yakn...
Melihat situasi perkembangan dunia dewasa ini, demokrasi tidak langsung atau demokrasi keterwakilan ...
RINGKASAN - Lembaga negara dapat bersengketa karena sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ket...
Amandemen UUD 1945 telah menimbulkan implikasi yang sangat besar dalam kehidupan ketatanegaraan di I...
Kehidupan ketatanegaraan yang demokratis tidak akan pernah lepas dari kedudukan lembaga perwakilan r...
Perkembangan demokrasi berkembang mengikuti perkembangan bangsa dan Negara. Salah satu ciri dari Neg...
Menciptakan negara hukum Indonesia yang demokratis harus terlebih dahulu dibangun tata hukum I...
Gagasan negara hukum dan demokrasi merupakan dua instrumen “terbaik” untuk mencapai tujuan negara ya...