Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018

Kehidupan ketatanegaraan yang demokratis tidak akan pernah lepas dari kedudukan lembaga perwakilan rakyatnya khususnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan besar dan krusial dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian pengaturan yang mendasari wewenang, tugas, dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat harus berkesinambungan dan tidak bergesekan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang – Undang yang mengatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat terakhir adalah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berlakunya Undang – Undang tersebut memicu banyak kontroversi diseluruh penjuru negeri sehingga di uji materi oleh Mahkamah Konstitusi yang akhirnya mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018. Terlepas dari politik hukum pembentuk undang – undang, harus kita terima bersama bahwa undang – undang selain dari produk hukum juga adalah produk politik. Selalu ada kepentingan dan konsensus politik di setiap pembentukan peraturan perundang – undangan. Terlebih jika Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang – undang membuat undang – undang yang isinya mengatur dirinya sendiri dan kewenangannya. Secara alamiah pastinya akan memiliki kecenderungan untuk memperkuat dan memperluas apa yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, keberadaan UU Nomor 2 Tahun 2018 ini perlu dikawal oleh semua pihak agar secara implementasi tidak merugikan pihak – pihak tertentu. Transparansi pembentukan undang – undang dirasa diperlukan agar masyarakat tidak kaget dengan undang – undang yang tiba – tiba muncul dan dirasa jauh dari rasa keadilan