HAK KOMUNAL SEBAGAI OBYEK PERALIHAN HAK ATAS TANAH

Hak Komunal adalan hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) jo pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Dalam Kawasan Tertentu. (selanjutnya disebut “Permen ATR Nomor 10 Tahun 2016”). Hak Komunal tidak dapat dialihkan, tetapi dapat diwariskan. Subyek hukum peralihan Hak Komunal adalah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Hak Komunal juga dapat didaftar dan diterbitkan sertifikatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, serta peraturan perundang-undangan yang lain yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas. Tipe penelitian yang digunakan adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan Teknik Bola Salju (Snowball Theory), yaitu diawali dengan mengumpulkan semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan yang ada, kemudian bahan hukum yang terkumpul tersebut akan dianalisis lebih lanjut dengan mengkaitkan dengan sumber bahan hukum lainnya begitu terus menerus sampai menemukan sumber bahan hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan dibahas dalam penelitian ini yakni Hak Komunal