EKSISTENSI HAK KOMUNAL ATAS HUTAN ADAT PADA MASYARAKAT BESEMAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DI KECAMATAN LUAS KABUPATEN KAUR

Tanah komunal merupakan tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki secara bersama oleh kelompok masyarakat hukum adat secara turun- temurun (tradisional). Tanah komunal atas hutan adat Pangeran Balin di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur telah berlangsung secara turun temurun. Namun, hingga saat ini keberadaan atas hutan adat dan eksistensi hak-hak komunal masyarakat adat suku Besemah di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur masih dipertanyakan. Rumusan permasalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana ciri-ciri hak komunal atas hutan adat suku Besemah di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur dan bagaimana eksistensi hak-hak komunal atas hutan adat tersebut. Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri dan eksistensi hak-hak komunal atas hutan adat suku Besemah di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan melakukan survei lapangan dan wawancara mendalam kepada masyarakat dan tokoh adat suku Besemah di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur. Selain itu pula dilakukan kajian yuridis terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hak-hak komunal masyarakat adat, salah satunya yaitu dengan mengkaitkannya ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa hutan hutan adat yang dimaksudkan oleh masyarakat adat di Kecamatan Luas menurut cerita adat yang ada, bahwa keberadaannya saat ini sebagian masih ada (kawasan yang masih ada yang dimaksudkan tersebut adalah kawasan hutan bukit barisan), namun eksistensi atau keberadaan hak-hak komunal atas hutan adat tersebut perlahan-lahan telah mulai hilang