KAJIAN YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN MENGENAI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN

ABSTRAK Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, saat ini banyak orang yang melakukan pernikahan tanpa memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan yaitu pernikahan sirri atau yang juga dikenal dengan istilah nikah bawah tangan. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini berusaha untuk memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku perkawinan sirri berupa pemberian sanksi pidana kurungan dan pidana denda. Ketentuan pasal ini mendapat pertentangan dari berbagai pihak, karena pernikahan sirri telah sah menurut hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, dan untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan sirri terhadap istri dan anak yang dilahirkan. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan pustaka/data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen dan wawancara dengan informan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama dan pasangan pelaku nikah sirri, yang bertujuan untuk menunjang penelitian hukum normatif. Pencatatan perkawinan memang penting untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan dan kepastian hukum bagi para pihak. Perkawinan sirri membawa konsekuensi hukum terhadap istri dan anak. Secara yuridis, istri dan anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Akan tetapi, pemberian sanksi pidana bukan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi praktek nikah sirri. Pemberian sanksi pidana tidak memberikan perlindungan hukum terhadap istri dan anak apabila pidana kurungan diberikan kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Seharusnya pemerintah menerapkan sanksi administratif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 atau memberikan sanksi perdata kepada pelaku nikah sirri. Pemerintah dapat mengamandemen undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan tersebut dan menyesuaikannya dengan kondisi riil masyarakat yang melindungi semua kepentingan. ABSTRACT Marriage is a sacred part of life, because they have to pay attention to norms and rules of life in society. Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 requires that each marriage is recorded according to the laws and regulations. However, today many people who perform marriages without complying with the provisions of the registration of a marriage or marriage sirri who is also known as marriage under his hand. To that end, the government in this case seeks to provide legal sanctions to perpetrators of sanctioning marriage sirri imprisonment and fined. The provisions of this article received opposition from various parties, because marriage sirri was valid under Islamic law. The purpose of this study was to determine the importance of registration of marriage under the Act Number 1 of 1974, to find out the criminal penalties for perpetrators of marriage that is not recorded according to the Draft Law of Religious Affairs Judicial Law Marriage Material, and to determine the legal consequences of marriage sirri against wives and children born. The research method used is juridical normative, is research that is done by researching and reviewing library materials / secondary data. Methods of data collection is to study the documents and interviews with informants. In this study, the authors conducted interviews with the Vice Chairman of the Religious and the couple married perpetrators sirri, which aims to support the normative legal research. Registration of marriage is important to ensure the administrative order of marriage and legal certainty for the parties. Sirri bring legal consequences of marriage to wife and children. Legally, his wife and children born unable to perform civil legal action relating to the household. However, the provision of criminal sanctions is not an appropriate solution to address the practice of marriage sirri. Criminal sanctions are not providing legal protection for his wife and children when the imprisonment awarded to the husband as head of household. Government should apply administrative sanctions according to the provisions of Law Number 22 Year 1946, Government Regulation Number 9 of 1975 and Act Number 23 of 2006 or civil sanctions to the perpetrators of marriage sirri. The Government may amend the laws and regulations relating to the marriage laws and adapt them to the real conditions of society that protects all interests