KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Children, as part of young generation, are the important and determinant link to prepare and to create the future of state and nation. However, if children got less attention from nearest circumstances, it is easier for them to involve in the illegal action. The juvenile delinquent, that the children done in the early can bring them to the criminal act in the future. This criminal act need a serious legal handling, especially, related with the protection of children right in the criminal proceds. There are three fundamental issues of the criminal law in the renewal process of criminal law in Indonesia : what kinds of acts that should be condemned; what requirements that should be fulfilled by children to responsible their criminal act and what kinds of criminal sanction that should be hand downed to the children who takes the criminal act. This thesis will describe the policy of criminal sanction and reprisal for criminal children in criminal code (WvS), the Act number 3, 1997 about children court and the guidelines and principles that used by the judge as consideration in judging the criminal sanction and treatment for criminal children, in order to protect the children right and also the policy of criminal and treatment sanction in the future The research uses juridical normative approach as main method. The juridical comparative approach will be used as appeal with criminal codes and treatment for criminal children, which prevails in the other state. The limitation of criminal justification age decided by the lawmakers is given to the criminal children. The stipulation of criminal sanction and treatment in order to protect the children right of criminal children found in the prevailed material criminal law. Besides, the guidelines and principles that become the judge consideration in handing down the criminal sanction and treatment for criminal children in order to protect the children right in its practice concerning to the act of number 3, 1997 about children court and can also be adjusted with the stipulation of Beijing Rules (SMR-31). The formulation of criminal system in Indonesia, still hand down a prison sanction as main criminal sanction and it is rarely to hand down the treatment sanction. In the other hand, the international law usually uses the alternative sanction to replace the main criminal sanction. This indicates that the prison sanction should be eliminated to be avoided, because this sanction can bring negative effects for children and restrict their freedom. It is also suffer children cause their emotional and intellectual condition still can be corrected. Thus, the legislative consideration about criminal sanction and treatment for criminal children should be given priority to the alternative of criminal sanction and non custodial treatment — the lighten sanction that do not bring the limitation of children's freedom in order to protect the children right — in the future. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan math rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya, maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dad perbuatan sebatas kenakalan remaja hingga akhimya menjurus pada perbuatan 'criminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia mengandung tiga persoalan pokok dari hukum pidana, yaitu perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mempertanggung jawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana dan sanksi pidana apa yang seharusnya dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam tesis ini diuraikan tentang kebijakan sanksi pidana dan tindakan bagi anak pelaku tindak pidana dalam KUHP (WvS), UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan pedoman atau prinsip-prinsip apa yang menjadi pertimbangan hakim memberikan sanksi dalam rangka perlindungan hak anak pelaku tindak pidana serta kebijakan sanksi pidana dan tindakan dimasa yang akan datang. Metode pendekatan utama dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis comparatif digunakan sebagai perbandingan dengan peraturan-peraturan pidana dan tindakan bagi anak pelaku tindak pidana yang berlaku di negara lain. Bagi anak pelaku tindak pidana diberikan batasan usia pertanggung jawaban pidana yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Ketentuan sanksi pidana dan tindakan dalam rangka perlindungan hak anak pelaku tindak pidana terdapat dalam hukum pidana matriil yang berlaku. Pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan dalam rangka perlindungan hak anak pelaku tindak pidana dalam prakteknya mengacu pada Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan dapat disesuaikan juga dengan ketentuan Beijing Rules (SMR-JJ). Formulasi sistem pemidanaan di Indonesia, masih menjatuhkan sanksi pidana penjara sebagai pidana pokok dan jarang sekali menjatuhkan sanksi tindakan. Sementara dokumen-dokumen internasional mengedepankan perlunya alternatif sanksi (alternative sanction) sebagai pengganti pidana pokok. Hal demikian menandakan bahwa pidana penjara dan pidana kurungan seminimal mungkin dihindari, karena menimbulkan efek negatif dan membatasi kemerdekaan anak serta dapat merugikan anak mengingat kondisi emosional dan intelektual anak yang masih dapat untuk diperbaiki. Oleh karena itu, kebijakan legislatif mengenai sanksi pidana dan tindakan bagi anak pelaku tindak pidana di masa yang akan datang hendaknya mengutamakan sanksi pidana dan tindakan non custodial yaitu berupa sanksi yang paling ringan yang tidak menimbulkan pembatasan kemerdekaan dalam rangka melindungi hak-hak ana