Kajian Kinerja Kemitraan Usaha Pada Kegiatan Pengembangan Perkebunan Wilayah Khusus (P2WK) Oi Wilayah P2WK Kakao Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi 0.1 Yogyakarta

Sesuai arahan GBHN 1993, pelaksanaan pembangunan Sektor Pertanian termasuk Sub Sektor Perkebunan dalam Pelita VI ditempuh melalui pendekatan agribisnis/agroindustri berbasis pedesaan. Pendekatan agribisnis tersebut menghendaki adanya kerjasama dan keterkaitan antar pelaku (kemitraan) berdasarkan prinsip saling memertukan, saling menguatkan dan saling menguntungkan diantara pihak yang bermitra. Dari empat pola pengembangan perkebunan yang dilaksanakan selama ini, pola perusahaan inti rakyat (PIR) dan pola perkebunan besar relatif telah lebih maju dan mantap dalam penerapan sistem agribisnis karena telah memadukan secara utuh berbagai komponen agribisnis, mulai dari aspek penyediaan sarana produksi, proses produksi, pengolahan dan pemasaran hasil ke dalam satu kesatuan unit usaha ekonomi. Sedangkan pada dua pola pengembangan perkebunan yang lain yaitu : unit pelayanan pengembangan (UPP) dan pola Swadaya, pelaksanaan agribisnis perkebunan relatif belum menyentuh pada sub sistem pengolahan dan pemasaran hasil, sehingga untuk pelaksanaan agribisnis secara utuh masih diperlukan kehadiran perusahaan mitra. Mengingat semakin terbatasnya kemampuan dana pemerintah, maka pembangunan perkebunan melalui pola PIR dan pola UPP yang memertukan dukungan dana pemerintah cukup besar sejak awal Pelita V semakin dikurangi pengembangannya, sebaliknya peran masyarakat semakin didorong dan diberi kesempatan yang seluas-Iuasnya dalam pendanaan pembangunan perkebunan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk mempercepat peningkatan pendapatan masyarakat yang ada di wilayah tertinggal/miskin maka sejak tahun 1990/1991 Pemerintah memperkenalkan pola pembangunan perkebunan Swadaya berbantuan yang dikenal dengan kegiatan pembangunan perkebunan wilayah khusus (P2WK). Pada kegiatan P2WK Pemerintah melalui dana APBN memberikan bantuan hibati tahun I untuk penyediaan benih dan 'saprodi 'lain, pembukaan lahan dan penanaman. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan tahun II dan seterusnya diharapkan bersumber dari kredit perbankan atau sumber dana masyarakat lainnya. Konsep dasar pengembangan P2WK adalah penerapan agribisnis secara utuh melalui pencapaian skala ekonomi usaha dengan menghadirkan perusahaan besar swastalBUMN sebagai avalis/penjamin petani dalam memperoleh dana pemeliharaan mulai tahun ke II dan bertindak pula sebagai perusahaan mitra usaha petani dalam penanganan pengolahan dan pemasaran hasil petani. Pengembangan perkebunan model P2WK yang awalnya dimulai tahun 1989/1990 di Kabupaten Gunung Kidul 0.1 Yogyakarta untuk komoditi kakao selanjutnya berkembang di 26 propinsi, melibatkan 14 perusahaan mitra menangani 12 komoditi perkebunan. Sampai dengan tahun 1997 sebagian areal perkebunan rakyat pada wilayah P2WK sudah mulai menghasilkan dan kemitraan usaha antara kelompok tani dengan perusahaan mitra telah mulai tumbuh berkembang. Namun demikian belum diketahui seberapa jauh keberhasilan pengembangan kegiatan P2WK telah dicapai, seperti : (a) apakah luas areal yang dikembangkan telah mencapai skala ekonomi usaha yang diinginkan, ( b) apakah petani memperoleh harga pembelian yang wajar, (c) bagaimana mutu hasil produksi petani, (d) apakah petani mempunyai komitmen kemitraan yang tinggi dengan menjual seluruh hasil produksinya kepada perusahaan mitra, (e) apakah kemitraan sudah utuh mencakup seluruh sub sistem agribisnis, (f) apakah dalam bermitra para pelaku sudah mampu mandiri bebas dari campur tangan pihak luar, dan (g) apakah dengan menjadi peserta P2WK petani mampu mengembalikan kredit yang ditenma untuk membiayai investasi tanaman/pemeliharaan lanjutan. Karena hasil kinerja kemitraan merupakan pencerminan dan pelaksanaan proses pengembangan P2WK sebelumnya maka pertanyaan selanjutnya apakah proses pelaksaan pembangunan P2Wk sesuai dengan acuan dan ketentuan yang telah dipersyaratkan. Jawaban dan seluruh pertanyaan tersebut saat ini belum diketahui secara lengkap mengingat sampai saat ini belum pemah dilakukan evaluasi secara mendalam mengenai kinerja kemitraan yang telah dicapai pada kegiatan P2WK. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan P2WK terutama dalam mewujudkan sistem agribisnis secara utuh melalui kegiatan kemitraan perlu dilakukan penelitian mengenai kinerja kemitraan antara petani/kelompok tani dengan perusahaan mitra. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan : (1) mengevaluasi kinerja kemitraan usaha antara kelompok tani peserta P2WK dengan perusahaan mitra-nya (PT. Pagilaran); (2) mengevaluasi proses pelaksanaan pengembangan P2WK; (3) merumuskan saran rekomendasi upaya peningkatan kinerja kemitraan di wilayah P2WK dan penyempumaannya proses pelaksanaan dilapangan. Kajian dilakukan melalui studi kasus pada kemitraan P2WK kakao Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Dati I Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Desember 1997 - Januan 1998 melalui pengamatan di lapang, wawancara dan diskusi dengan petani/pengurus kelompok tani, perusahaan mitra, instansi pembina terkait dan nara sumber/ahli yang menggagas dan merumuskan konsep pengembangan P2WK. Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis dengan mengukur kinerja masing-masing indikator kinerja dan mengukur kinerja masing-masing faktor/sub-faktor yang mempengaruhi evaluasi proses pengembangan P2WK kakao. Karena masing-masing indikator kinerja dan faktorlsub faktor yang mempengaruhi proses pengembangan P2WK bobot prioritasnya tidak selalu sama maka untuk memperoleh hasil akhir evaluasi, masing-masing nilai kinerja indikator kemitraan dan faktorlsub faktor proses ditentukan terlebih dahulu nilai bobot prioritasnya dengan menggunakan metode analisis hirarki proses (AHP). Hasil kajian yang diperoleh menunjukkan bahwa secara umum kemitraan P2WK kakao di Kabupaten Gunung Kidul kinerjanya sudah baik (nilai : 2,2 ). Hal ini tercermin dari : (a) kemitraan sudah mencakup seluruh sub sistem agribisnis yang berarti komitmen perusahaan mitra untuk mengembangkan kakao rakyat cukup tinggi, (b) volume penjualan kakao petani kepada mitra usahanya mencapai 92,7 % dari target produksi, yang berarti komitmen bisnis petani dalam kemitraan sangat baik, (c) petani mampu mengembalikan kredit investasi yang diperoleh dari Bank melebihi jumlah yang telah ditargetkan, hal ini berarti usahatani kakao yang dikembangkan petani memberikan nilai tambah yang memadai disamping adanya komitmen bisnis petani yang tinggi dalam memenuhi kewajiban hutangnya. Namun demikian dalam pelaksanaan kemitraan dilapangan masih dijumpai kelemahan-kelemahan, yaitu rendahnya harga beli kakao petani, mencapai 65 % dari harga kakao ekspor/FOB akibat rendahnya mutu kakao petani dan kurang transparan serta kurang proporsionalnya dalam penentuan harga kakao petani. Disamping itu kemitraan yang sudah brjalan sejak tahun 1989 sampai saat ini masih belum mampu mandiri mengatasi berbagai masalah yang timbul dilapangan, tetapi masih memerlukan pembinaan, penyuluhan dan pemberian bantuan saranalprasarana dari pemerintah/Dinas Perkebunan. Pelaksanaan proses pengembangan P2WK kakao Gunung Kidul secara umum menunjukkan hasil kinerja cukup baik (nilai : 0,645). Hal ini tercermin dari: (a) upaya menghadirkan perusahaan mitra oleh Dinas Perkebunan sudah dilakukan secara baik dan sungguh-sungguh (nilai : 0,115), baik melalui pemberian insentif dan dukungan/perlindungan secara penuh kepada perusahaan mitra sehingga perusahaan mitra dapat berperan menumbuhkan kemitraan dengan petani sesuai harapan yang diinginkan, (b) adanya teknologi baru dalam pengembangan budidaya kakao (klonalisasi/teknik sambung samping) terhadap tanaman kakao petani ( nilai : 0,061), sehingga secara bertahap produktivitas kakao petani semakin meningkat. Sementara itu proses ketertibatan petani dalam pengembangan P2WK kakao masih kurang optimal (nilai : 0,257), karena belum semua petani mampu melakukan pengelolaan usahatani secara swadaya dan berkelompok. Faktor proses pengembangan P2WK yang pelaksanaannya masih lemah adalah : (a) upaya mewujudkan luasan tanaman kakao yang belum mampu mencapai skala ekonomi minimal sesuai sasaran yang diharapkan ( 500 Ha), sebagai akibat dari pelaksanaan teknis budidaya kakao (penanaman pohon naungan dan pemupukan) tidak sesuai baku teknis yang dipersyaratkan dan kurang tersedianya dana pemeliharaan lanjutan tahun ke II dan ke III, (b) komitmen petugas untuk mensukseskan program P2WK masih kurang. Hal ini tercermin dari : penempatan petugas lapangan yang tidak sesuai dengan rasio yang dibutuhkan; kemampuan SDM petugas yang kurang memadai; dan kegiatan pengawalan lapangan yang kurang intensif dan efektif. Untuk meningkatkan kinerja kemitraan P2WK kakao Gunung Kidul dipertukan adanya berbagai upaya sebagai berikut : (a) perusahaan mitra bersama-sama Dinas Perkebunan setempat menentukan rumus harga beli kakao petani yang jelas, proporsional, mempertimbangkan faktor biaya operasinal perusahaan mitra dan mampu menampung setiap perubahan harga yang terjadi di pasar; (b) penetapan harga kakao petani dikaitkan dengan tingkat mutu hasil kakao, dimana kakao mutu baik memperoleh insentif dan kakao mutu rendah dikenakan pinalti; (c) upaya penikatan mutu kakao petani melalui pengenaan sistem insentif dan pinalti juga perlu diikuti dengan peningkatan kegiatan penyuluhanllatihan mutu kakao kepada petani baik melalui praktek lapang, magang di kebun perusahaan mitra, studi banding maupun penyediaan sarana pengolahan yang memadai baik mengenai jumlah maupun kwalitas sarana pengolahan itu sendiri; (d) peningkatan kegiatan swadaya petani untuk melakukan pemeliharaan dan pembibitan secara berkelompok perlu terus didorong dengan diupayakan adanya penyediaan dana/modal kredit dari Bank atau sumber dana lainnya sepanjang persyaratannya tidak terlalu memberatkan petani; (e) pelaksanaan klonalisasilsambung samping tanaman di tingkat petani dalam upaya meningkatan produktivitas dan mutu hasil yang sudah mulai dipraktekan petani agar supaya diteruskan dan diperluas dengan menyediakan bahan tanaman (entris) dalam jumlah yang mencukupi. Mengingat bahwa pengembangan P2WK merupakan kegiatan pembangunan perkebunan yang cukup strategis maka disarankan program ini dapat diteruskan di masa yang akan datang. Dan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaannya maka perlu dilakukan berbagai langkah : (a) mempersiapkan terlebih dahulu jumlah petugas dan kemampuan petugas yang cukup memadai sesuai luasan areal yang akan dikembangkan dan jenis komoditi yang akan dikembangkan, (b) dalam menentukan komoditi, calon petani dan calon lahan agar benar-benar selektif dan tetap harus memenuhi persyaratan teknis dan ekonomis sesuai kondisi wilayah setempat, (c) dalam memilih perusahaan mitra harus selektif yaitu perusahaan yang mempunyai sumber daya yang kuat, pengalaman luas dan komitmen yang kuat dalam pengembangan komoditi perkebunan yang dipilih, (d) mempersiapan program pelatihan dan penyuluhan kepada petani secara lebih terpadu antara Dinas Perkebunan dengan perusahaan mitra, (e) agar perusahaan mitra dapat menjalankan fungsinya sebagai mitra petani dengan baik diperlukan dukungan dan perlindungan yang nyata dari Pemerintah DaerahlDinas Perkebunan khususnya pada saat komoditas yang diusahakan petani mulai menghasilkan, hal ini untuk menghindari campur tangan pelaku pasar yang akan dapat merusak mekanisme kemitraan yang dikembangkan