PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM RANGKA MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE) DI LAPAS KELAS IIA SRAGEN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Hukum merupakan salah satu pranata yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan manusia. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan- penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Pada khususnya dan kehidupan bernegara pada umumnya. Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas. Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar- dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Hukum Pidana juga dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno,1993:1). Tujuan hukum pidana ialah mencegah masyarakat melakukan suatu tindak pidana sehingga tercipta suatu penegakan hukum, sebagai sarana pengayoman masyarakat (tujuan preventif) serta menyadarkan si pelaku tindak pidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana (tujuan represif). Selain produk hukum, diperlukan pula para penegak hukum yang berperan sebagai pelaksana Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka penegakan hukum, baik penegak hukum yang terkait langsung seperti Polisi, Jaksa, Hakim maupun penegak hukum yang tidak terkait secara langsung seperti misalnya Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga ini meskipun tidak terkait langsung dalam penegakan hukum, tetapi berperan besar dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam kehidupan hukum. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah membentuk Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mendasari tugas dan fungsi dari lembaga ini. Lembaga pemasyarakatan adalah salah satu pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam kerangka Hukum Pidana. Sumbangan yang diberikan salah satunya dalam hal pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa-masa hukumannya dipenjara. Bahkan pembinaan serta pengawasan ini diberikan pula pada narapidana bebas untuk periode-periode waktu tertentu. Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Selama ini perhatian banyak diberikan terhadap lembaga-lembaga hukum yang bergerak langsung dalam penegakan hukum baik di lembaga pembuat Undang-Undang maupun pihak yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaannya seperti Polisi, Hakim ataupun Jaksa. Perhatian tersebut dirasa kurang pada Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini ditunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan yang masih kurang. Masih banyak dijumpai tindak pidana yang ada dalam masyarakat khususnya pengulangan tindak pidana (residive) yang dilakukan oleh mantan narapidana. Hal tersebut memberi pengertian bahwa mungkin ada yang salah dalam mekanisme pembinaan di Lapas sehingga tujuan dari pembinaan itu sendiri yaitu mengembalikan narapidana ketengah masyarakat tidak tercapai. Pembinaan terhadap para pelaku recidive diharapkan menjadi perhatian khusus oleh pembina di Lembaga Pemasyarakatan. Pembina Lembaga Pemasyarakatan diharapkan memiliki strategi-strategi pembinaan bagi narapidana kambuhan seperti recidivise. Keberhasilan tujuan Pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Masyarakat memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pada waktu narapidana selesai menjalani hukumannya dan siap kembali ke masyarakat tidak jarang muncul permasalahan dikarenakan kurang siapnya masyarakat menerima mantan narapidana. Banyak masyarakat yang merasa takut, curiga dan kurang percaya pada mantan narapidana yang kembali pada kehidupan sosial, Meskipun mantan narapidana sudah menunjukkan sikapnya yang baik. Masih banyak masyarakat yang memperlakukannya secara tidak wajar. Hal ini yang mungkin menjadi salah satu pemicu seseorang mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Dalam melaksanakan pembinaan, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus dapat menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama terhadap sesama narapidana. Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian yang wajar terutama perhatian terhadap hak-hak narapidana baik selama menjalani masa pidana maupun yang telah selesai menjalani hukumannya. Dari uraian diatas menarik peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) di Lapas Klas IIA Sragen”