APPROVALS OF MARRIAGE DISPENSATION IN THE PANDEMIC OF 2020 IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE; Case Study of Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan

Pada hakekatnya menurut Undang-Undang No.16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur ketentuan antara pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan/menikah minimal pada usia 19 tahun. Namun di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan menunjukan banyak terjadi pernikahan di bawah umur 19 tahun, terutama pada tahun 2020 yang dimana tahun tersebut sangat mempengaruhi penurunan aktivitas ekonomi dan kegiatan karena adanya virus Covid-19 yang melanda dunia, tetapi masih banyak pernikahan di bawah 19 tahun. Tujuan penelitian ini, ingin mendeskripsikan dan menyesuaikan dengan Hukum Islam, tanggal terjadinya Dispenasi kawin yang menjadi alternatif dari pendaftaran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengajukan permohonan penambahan pada Pengadilan Agama, agar dapat terlaksananya perkawinan di tengah Undang-Undang tentang Perkawinan yang baru. Metode Penelitian ini mengkaji secara analisis normatif dan empiris terhadap dispensasi kawin yang terjadi di masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dengan menggunakan metode kualitatif secara keseluruhan, dimana cara yang digunakan adalah dengan data-data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan serta pengolahan dokumen hukum. Hasil Penelitian bahwasanya pengajuan pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin karena alasan-alasan agama Islam yang berlaku untuk menikah daripada hal-hal ke arah mudarat yang dilarang oleh Al-Quran jikalau itu tidak dinikahkan. Seperti seorang wanita hamil diluar nikah, telah saling mencintai dan ditakutkan keduanya jika tidak dinikahkan akan terjadi mudarat. Hukum islam terkhususnya hukum taklifi memastikan bahwa pernikahan itu lebih disukai (sunnah). Sehingga terjadi banyak pengesahan dispensasi kawin/nikah di Pengadilan Agama Batulicin di daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan