Constitutional Complaint dalam Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk Mewujudkan Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

Meneguhkan peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (the protector of the citizens’ constitutional right) juga pengawal Pancasila (the guardian of ideology) yang merupakan dasar negara (philosophische grondslag), pandangan hidup (way of life), cita hukum (rechtsidee) sebagai kerangka keyakinan (belief framework) yang bersifat normatif dan konstitutif masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan bernegara kerap kali terjadi pelanggaran hak-hak dan kebebasan konstitusional yang bukan disebabkan karena inkonstitusionalitas norma undang-undang, tetapi adanya perbuatan maupun kelalaian lembaga negara atau pejabat publik (state institution, public officials). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana constitutional complaint dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia untuk mewujudkan negara hukum berdasarkan Pancasila dan bagaimana Prospek constitutional complaint sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mewujudkan negara hukum berdasarkan Pancasila. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), melalui 3 (tiga) model pendekatan, yakni pendekatan kasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini, constitutional complaint dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia untuk mewujudkan negara hukum berdasarkan Pancasila bahwa MK memiliki peran untuk melindungi hak konstitusional warga negara atas tindakan yang dilakukan oleh organ / badan / lembaga negara (cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif) sebagai bentuk prinsip check and balances. Sebagaimana Indonesia memiliki komitmen dalam menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara yang harus dijaga dan diwujudkan sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Pengaduan konstitusional yang dimohonkan oleh warga negara kepada MK, hingga kini dilakukan melalui pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (constitutional review), meskipun tidak sepenuhnya dikabulkan oleh MK, bahkan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Hal tersebut mengingat tidak diatur kewenangan MK untuk mengadili dan memutus permohonan constitutional complaint. Prospek constitutional complaint sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mewujudkan negara hukum berdasarkan Pancasila dengan didirikannya MK sebagai lembaga negara dapat diidentifikasi memiliki kewenangan yang bersumber pada kewenangan atribusi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (UUD 1945 dan UU MK). Secara konsepsi kewenangan MK untuk mengadili dan memutus perkara constitutional complaint dan constitutional review nampak sejalan terhadap perwujudan atas perlindungan dan penghormatan terhadap HAM, sebagaimana dalam konsep negara hukum berdasarkan Pancasila. MK memiliki prospek untuk mengadili dan memutus permohonan constitutional complaint