Implementasi penataan dan pembinaan relokasi Pasar Weleri pasca Kebakaran di Kabupaten Kendal

Pelaksanaan proses pemindahan pasar Weleri termuat dalam Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan Kabupaten Kendal. Terjadinya kebakaran di pasar Weleri mengakibatkan para pedagang kehilangaan tempat untuk melakukan aktivitas jual beli. Maka kajian ini berfokus pada proses implementasi penataan dan pembinaan relokasi pasar Weleri pasca kebakaran serta faktor kebijakan yang mempengaruhi implementasi penataan dan pembinaan pasar Weleri pasca kebakaran di Kabupaten Kendal. Pertanyaan penelitian diatas dijawab menggunakan teori implementasi model dari Van Metter dan Van Horn. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tehnik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan beberapa informan diantaranya Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kendal, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal, Pengelola Pasar Weleri, Satpol PP, Paguyuban Pasar Weleri, Pedagang, dan Masyarakat Umum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa beberapa variable menurut Van Metter dan Van Horn mulai ukuran dan tujuan sudah berjalan dengan baik, sumber daya finansial masih kurang sedangkan sumber daya manusia sudah memadai, karakteristik agen pelaksana disini sudah berjalan baik, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana masih kurang dalam pelaksanaannya, sikap pelaksana sudah berjalan baik dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama, dan kondisi ekonomi yang masih belum stabil setelah terjadinya kebakaran karna mengalami penurunan pendapatan, kondisi sosial masih terjadi beberapa kesalahpahaman ditengah masyarakat dalm proses pelaksanaan relokasi, kondisi politik berjalan baik dengan adanya kerjasama yang baik antara agen pelaksana. Serta ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan relokasi yaitu faktor penghambat dari sumber daya finansial, keterkaitandan dukungan berbagai institusi, akses kelompok luar dalam partisipasi implementasi kebijakan,dan kuranya sosialisasi dan pembinaan. Sedangkan faktor pendukung dari adanya aturan hukum yang jelas, adanya dukungan partisipasi, dan staff atau