ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU DI KABUPATEN PASER PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Sampah merupakan limbah padat yang timbul dari aktivitas manusia baik di rumah, kantor, pasar, tempat umum, dan sebagainya. Besarnya timbulan sampah dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi suatu masyarakat. Semakin tinggi kemampuan ekonomi masyarakat akan membuat semakin tinggi tingkat konsumsi dan berdampak pada semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan. Pertumbuhan penduduk yang pesat secara langsung dan aktivitas kota yang semakin meningkat, akan meningkatkan jumlah timbulan sampah dan menimbulkan pengelolaan sampah menjadi permasalahan yang cukup rumit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya. Dengan semakin berkembangnya suatu daerah akan semakin sulit pula mendapatkan lahan TPA Sampah. Pada dasarnya pola pembuangan sampah yang dilakukan dengan sistem tempat pemrosesan akhir (TPA) yang beroperasi saat ini sudah tidak relevan lagidengan pertambahan penduduk yang pesat, dan lahan kota yang semakin sempit.Pembuangan yang dilakukan dengan pembuangan sampah terbuka dan di tempatterbuka juga berakibat meningkatnya intensitas pencemaran Selain itu yangpaling dirugikan dan selama ini tidak dirasakan oleh masyarakat adalah telah dikeluarkannya miliaran rupiah untuk mengelola TPA.Peningkatan volume sampah menyebabkan kebutuhan lahan penimbunandi TPA semakin meningkat. Cukup sulit memperoleh lahan yang luas danmemenuhi syarat-syarat untuk TPA di kota, sehingga TPA terpaksa ditempatkandi pinggiran kota atau bahkan di luar kota. Hal tersebut mengakibatkan jarak TPSyang umumnya dekat dengan sumber timbulan terhadap TPA cukup jauh waktutempuhnya (time trip) dan biaya transportasi yang dibutuhkan lebih besar akibatjauhnya jarak tersebut. Cara penyelesaian yang ideal dalam penanganan sampah di perkotaan adalah dengan pengelolaan sampah terpadu. Seperti yang tercantum dalamUndang-Undang RI Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwasampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perludilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan persampahan, maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Paser