PENYELENGGARAAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

The National Social Security System is basically a state program that aims to provide protection for basic needs and social welfare for all Indonesian people in order to fulfill their basic needs for a decent life. social security to the community. BPJS is a public legal entity that administers social security and is directly responsible to the president. This means that the position of BPJS is directly under the president so that BPJS cannot be included in state-owned enterprises whose position is under the minister of SOEs or under ministries such as the ministry of health or the ministry of manpower even though BPJS is in direct contact with the two ministries. The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, inserts an article related to the social security system organized by BPJS regarding the job guarantee program. BPJS in administering social security, both BPJS Health which provides health insurance and BPJS Employment which carries out employment guarantees based on social insurance. In relation to this principle, all Indonesian citizens and foreign nationals who have lived for at least 6 months in Indonesia are required to participate in this social security. The social security program organized by BPJS is a constitutional mandate, where the government is obliged to develop social security so that all Indonesian people can be guaranteed their health and socio-economic welfare.Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi perlindungan kebutuhan dasar dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dalam hal mewujudkan tujuan tersebut maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menjadi organ pemerintah dalam menjalankan program jaminan sosial kepada masyarakat. BPJS merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan jaminan social dan bertanggungjawab langsung kepada presiden. Hal ini memberikan arti bahwa kedudukan BPJS langsung di bawah presiden sehingga BPJS tidak bisa dimasukkan dalam badan usaha milik negara yang kedudukanya dibawah menteri BUMN maupun dibawah kementerian seperti kementerian kesehatan atau kementerian ketenagakerjaan walaupun BPJS bersinggungan langsung dengan kedua kementerian tersebut. Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, mesisipkan satu pasal terkait dengan sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS tentang program jaminan pekerjaan. BPJS dalam menyelenggarakan jaminan sosial baik itu BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan yang menjalankan jaminan ketenagakerjaan berprinsip pada asuransi sosial. Dalam kaitan prinsip ini maka seluruh penduduk warga negara Indonesia dan warga negara asing yang telah tinggal minimal 6 bulan di Indonesia maka diwajibkan ikut serta dalam jaminan sosial ini. Program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS merupakan amanat konstitusi, dimana pemerintah wajib mengembangkan jaminan sosial sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat terjamin kesejahteraan kesehatan dan sosial ekonominy