Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Dengan mempertimbangkan hal di atas, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalaidan menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai.Metode yang digunakan adalah deskriftif kualitatif, dengan informan penelitiannya diambil secara purposive sampling, Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan kunci, informan utama, dan informan tambahan, yaitu Kepala Dinas, sekretaris, Kepala bidang dan masyarakat yang yang mengurus izin.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Kantor Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu(DPM PPTSP) Kota Tanjungbalai yang dilihat dari dimensi tangible (bukti fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan pelayanan), dan emphaty (kemampuan dalam memahami) secara umum sudah cukup baik.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PPTSP) Kota Tanjungbalai perlu memperkuat fungsi penyederhanaan dan percepatan pelayanan perizinan dengan melengkapi dan mengembangkan struktur organisasi, sehingga fungsi pelayanan baik pada front office maupun back office dapat berjalan dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan penambahan staf untuk memenuhi palayanan perizinanToday the delivery of public services is still faced with conditions that have not been in accordance with the needs and changes in various areas of life in society, nation, and state. Therefore, it is necessary to conception of public service system that contains values, perception, and behavioral reference that can realize human rights as mandated by the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia can be applied so that people obtain services in accordance with the hopes and ideals of national goals. Considering the foregoing, the Government has issued Law Number 25 Year 2009 on Public Service.This study aims to analyze the quality of public services in the Department of Investment and Integrated Licensing One Door City Tanjungbalai and analyze what factors affect the quality of public services in the Department of Investment and Integrated Licensing One Door City Tanjungbalai. The method used is descriptive qualitative, with the researcher's research taken by purposive sampling. In this research, the researcher use the key informant, the main informant, and the additional informant, that is the Head of Service, secretary, Head of field and the community who take care of the permit.The results of this study indicate that the quality of public services at the One Stop Service Office (DPM PPTSP) of Tanjungbalai City viewed from the tangible dimension (reliability), responsiveness (asset responsiveness), assurance ), and emphaty (ability to understand) in general is good enough. The One Stop Service Office (DPM PPTSP) of Tanjungbalai needs to strengthen the simplification and acceleration of licensing services by completing and developing the organizational structure, so that the service functions both at the front office and back office can run well. For that reason, it is necessary to add staff to fulfill the service permi