IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA INDONESIA

The purpose of writing this research is to find out and analyze the implementation of Article 33 of Law Number 29 of 2007 concerning the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta as the Capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia in relation to funding, to analyze the supporting and inhibiting factors for the implementation of the DKI Jakarta Provincial Government policies which relation to funding, and analyze the work structure to overcome the inhibiting factors rather than the implementation of DKI Jakarta Provincial Government policies in the context of funding. The method used is qualitative-descriptive which produces descriptive data in the form of speech or writing and observable behavior from people (subjects). The results of the study reveal that there are no detailed rules or mechanisms for the implementation of the DKI Jakarta policy as the State Capital of the Republic of Indonesia in the context of the funding of Law Number 29 of 2007 concerning the Provincial Government of the Special Capital Region of Jakarta as the Capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In addition, there is an increase in human resources in the DKI Jakarta Provincial Government as reflected in the issuance of the Governor's Regulation No. 58 of 2021 Regarding the Road Map for Bureaucratic Reform in 2020-2024, it will be easier to realize a clean and accountable bureaucracy, a capable bureaucracy, and a bureaucracy that has excellent public services. Efforts to spread responsibility and authority in the context of funding to DKI Jakarta Province discuss more about the mechanism for distribution and synchronization of the implementation of the RAPBD submission to the central government as well as the technicalities in the preparation of the APBD in accordance with applicable laws and regulations.Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi daripada Pasal 33 Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia kaitannya dengan pendanaan, untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kaitannya dengan pendanaan, dan menganalisis struktur kerja untuk mengatasi faktor penghambat daripada implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam konteks pendanaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subjek). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendanaan tidak ada aturan atau mekanisme secara rinci terhadap implementasi kebijakan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam konteks pendanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu terdapat peningkatkan sumber daya manusia dipemerintah Provinsi DKI Jakarta tercermin dari terbitnya peraturan Gubernur Peraturan No. 58 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 maka semakin mudah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang Prima. Upaya untuk menyebarkan tanggung jawab dan wewenang dalam konteks pendanaan kepada Provinsi DKI Jakarta lebih banyak mengulas terkait mekanisme pembagian serta sinkronisasi terhadap pelaksanaan dalam pengajuan RAPBD kepada pemerintah pusat serta teknis dalam penyusunan APBD yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku