Politik hukum dipahami secara sederhana sebagai kebijakan resmi terkait hukum yang diterapkan dan akan diterapkan pada suatu waktu. Oleh karenanya politik hukum merupakan domain pemerintah dan DPR sebagai pembentuk hukum yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang dimaksud. Buku ini membahas secara komprehensif bagaimana Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan "judicial review" yang dimilikinya. Terdapat juga pembahasan mengenai kedudukan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hierarki norma hukum dan karakter sifat final, mengikat putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga ada pembahasan tentang putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat politik hukum yudisial sejak tahun 2003 sampai tahun 2016
UUD 1945 mengalami Perubahan sebanyak empat kali merespon reformasi pada tahun 1998 yang lahir akiba...
UUD 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali merespon reformasi pada tahun 1998 yang lahir akiba...
Buku ini ditujukan sebagai buku teks untuk mempelajari Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu ...
Kehadiran Mahkamah Konstitusi tidak terbatas sebagai The guardian of constitution ataupun The protec...
Kehadiran Mahkamah Konstitusi tidak terbatas sebagai The guardian of constitution ataupun The protec...
Kehadiran Mahkamah Konstitusi tidak terbatas sebagai The guardian of constitution ataupun The protec...
Runtuhnya Orde Baru dan diikuti munculnya Reformasi telah merubah sistem politik, sistem hukum, dan ...
AbstrakBagaimana Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 te...
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi seba...
Pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA ini, oleh sebagian besar pengkaji, baik dari ahli hukum agra...
Politik hukum adalah persoalan pencapaian tujuan bersama. Politik hukum pertanahan nasional adalah ...
UUD 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali merespon reformasi pada tahun 1998 yang lahir akiba...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji wewenang partai politik dalam mekanisme pelaksanaan pemb...
Buku ini ditujukan sebagai buku teks untuk mempelajari Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu ...
Buku ini ditujukan sebagai buku teks untuk mempelajari Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu ...
UUD 1945 mengalami Perubahan sebanyak empat kali merespon reformasi pada tahun 1998 yang lahir akiba...
UUD 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali merespon reformasi pada tahun 1998 yang lahir akiba...
Buku ini ditujukan sebagai buku teks untuk mempelajari Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu ...
Kehadiran Mahkamah Konstitusi tidak terbatas sebagai The guardian of constitution ataupun The protec...
Kehadiran Mahkamah Konstitusi tidak terbatas sebagai The guardian of constitution ataupun The protec...
Kehadiran Mahkamah Konstitusi tidak terbatas sebagai The guardian of constitution ataupun The protec...
Runtuhnya Orde Baru dan diikuti munculnya Reformasi telah merubah sistem politik, sistem hukum, dan ...
AbstrakBagaimana Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 te...
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi seba...
Pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA ini, oleh sebagian besar pengkaji, baik dari ahli hukum agra...
Politik hukum adalah persoalan pencapaian tujuan bersama. Politik hukum pertanahan nasional adalah ...
UUD 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali merespon reformasi pada tahun 1998 yang lahir akiba...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji wewenang partai politik dalam mekanisme pelaksanaan pemb...
Buku ini ditujukan sebagai buku teks untuk mempelajari Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu ...
Buku ini ditujukan sebagai buku teks untuk mempelajari Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu ...
UUD 1945 mengalami Perubahan sebanyak empat kali merespon reformasi pada tahun 1998 yang lahir akiba...
UUD 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali merespon reformasi pada tahun 1998 yang lahir akiba...
Buku ini ditujukan sebagai buku teks untuk mempelajari Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu ...