PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGEMUDI GRABBIKE AKIBAT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PENGGUNA GRABFOOD DI BANDA ACEH

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi pengemudi GrabBike akibat wanprestasi yang dilakukan pengguna GrabFood melalui fitur GrabFood dalam pembayaran tunai dan menjelaskan bagaimana penyelesaian ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan pengguna GrabFood melalui fitur GrabFood dalam pembayaran tunai. Hasil penelitian penelitian menunjukan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak belum diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, akan tetapi pengemudi GrabBike berhak untuk menuntut pengguna GrabFood untuk meminta kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Dan juga perlindungan yang diberikan oleh Grab dengan cara pembekuan akun dan menyediakan layanan penggantian uang (reimbursement). Dan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan musyawarah maupun negosiasi antara para pihak dan juga bisa melaporkan kepada pihak Grab Indonesia. Disarankan pemerintah menerbitkan aturan khusus yang mengatur secara tegas mengenai transportasi online ataupun pemerintah dapat memberi dukungan kepada pihak Grab dan pihak pengemudi Grab dan kepada pihak Grab Indonesia diharapkan untuk menambah pengawasan terkhususnya pada layanan penggantian uang (reimbursement) sehingga dapat mempermudah pihak perusahaan sendiri dan juga dapat membantu pengemudi GrabBike untuk mencapai keadilan yang sebaik-baiknya