MENDESAIN HUBUNGAN KABINET DENGAN GUBERNUR DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA

  Article 4 paragraph 1 of the 1945 Constitution concerning the President of the Republic of Indonesia holds governmental authority under the Constitution. However, Governor elected sometimes set up policies ultra vires for they thought that they held legitimacy to exercise the power from their consituents. Poor coordination between Cabinet and the Governor and program mismatched implicated in bad development program and public service in the region. President, in the context of presidentialism, is the apex of hierarchy. The Cabinet must be loyal to the president not to other patrons. Proposal to grant a ministerial power level of position and role to the Governor or to provide seats for Governor and Deputy Governor at the cabinet meeting is worth a consideration. In addition to lessen the miscommunication with the Cabinet, it is also to ease the works of the Cabinet in the regions. Governor and the Cabinet would have a good relationship whenever the program and policy of the Cabinet are transparently conveyed to all governors and when people are also informed. Participation should be developed on the ground of freedom of speech. Therefore, the decision-making process in the Cabinet that was formerly hierarchical will shift to the process involving the entire people of Indonesia. Certainly, the mechanism of this participation would be easier if the representative of the governor or the Governer seats in the Cabinet and vice versa. Keywords: Cabinet, governor, president, presidential system.  Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Namun, terkadang Gubernur menetapkan kebijakan-kebijakan diluar wewenangnya dikarenakan merasa sudah mendapat legitimasi dari rakyat di daerahnya, serta minimnya koordinasi kabinet dengan gubernur, serta ketidakselarasan program berimplikasi terhadap buruknya pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Presiden dalam konteks presidensialisme berada dipuncak hierarki otoritas pemerintah. Kabinet wajib loyal pada presiden bukan pada patron lainnya. Ihwal usul untuk memberi kedudukan dan peran gubernur setingkat menteri atau memberikan gubernur dan/atau wakilnya menempati posisi pada rapat kabinet layak dipertimbangkan. Selain mengurangi miss communication dengan kabinet, hal ini tentunya juga melancarkan kerja-kerja anggota kabinet di daerah. Hubungan gubernur dan kabinet akan menjadi harmonis bila program dan kebijakan kabinet dipaparkan secara transparan dimana seluruh gubernur dan masyarakat mengetahuinya. Partisipasi mesti dibangun atas dasar kebebasan berbicara yang membangun. Sehingga proses pengambilan keputusan dikabinet yang selama ini hirarkis akan menjadi keputusan yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Tentu mekanisme pelaksanaan partisipasi ini akan lebih mudah jika perwakilan gubernur atau gubernur ada didalam cabinet dan berlaku sebaliknya perwakilan pemerintahan pusat ada di daerah. Kata kunci: Kabinet, gubernur, presiden, sistem presidensia