Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang

This study discusses the tradition of banning sasuku marriages in the Minang community. These rules resulted in many legal rules that run on the Minang community, customary law, Islamic law, and state law. The number of legal rules makes the marriage law of the Minang community seem gray, on the one hand, they must comply with Islamic law and state law which does not regulate the prohibition of ethnic marriage. Meanwhile, on the other hand, there are customs that make rules regarding the prohibition of sasuku marriages. This research uses a qualitative paradigm, with the type of research being a conceptual approach. The data used are secondary data from several journals, which are then combined with the legal facts of the Minang community regarding the prohibition of ethnic marriage. This conclusion shows that the occurrence of legal pluralism in Minang society is a social necessity. The prohibition of tribal marriages in addition to having an impact on the social order also threatens the existence of Islamic law in the aspect of marriage in terms of determining a mate, including abolishing Indonesian marriage law regarding marriages carried out on voluntary terms from both parties.Penelitian ini mengkaji tradisi larangan perkawinan sasuku pada masyarakat Minang. Aturan tersebut mengakibatkan banyaknya aturan hukum yang berjalan pada masyarakat Minang, hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Banyaknya aturan hukum tersebut, menjadikan hukum perkawinan masyarakat minang terkesan abu-abu, disatu sisi harus menaati hukum Islam dan hukum negara yang tidak mengatur tentang larangan perkawinan sasuku. Sementara, di lain hal ada adat yang membuat aturan tentang larangan perkawinan sasuku. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif, dengan jenis penelitian conseptual approach. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder dari beberapa jurnal, yang kemudian dikombinasikan dengan fakta hukum masyarakat Minang tentang larangan perkawinan sasuku tersebut. Kesimpulan menunjukkan bahwa terjadinya pluralisme hukum perkawinan pada masyarakat Minang merupakan keniscayaan sosial. Larangan perkawinan sasuku, selain memberikan dampak pada tertib sosial, juga mengancam eksistensi hukum islam pada aspek perkawinan dalam ihwal penentuan jodoh, termasuk menegasikan hukum perkawinan Indonesia tentang perkawinan yang dilakukan dengan kondisi sukarela dari kedua pihak