Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Environmental damage has a negative impact on the lives of living creatures around it, especially humans. Environmental law enforcement can be carried out with a lawsuit against the law (PMH) in the District Court in accordance with the PPLH Law, where the Defendant can be sentenced to carry out a decision to pay material or immaterial compensation and carry out environmental management. The PPLH Law provides space for victims of environmental damage to defend their rights and demands the preservation of the environment damaged by industrialization. The PMH lawsuit as referred to in Article 1365 of the Civil Code must prove all elements in it, except for the element of error that does not need to be proven or ruled out, because, in environmental law, industrial players are charged with absolute liability (Strict Liability).Kerusakan lingkungan memberikan dampak buruk terhadap kehidupan makhluk hidup di sekitarnya terutama manusia. Penegakan hukum lingkungan hidup dapat dilakukan dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri sesuai dengan UU PPLH, dimana Tergugat dapat dihukum melaksanakan putusan untuk membayarkan ganti kerugian secara materiil ataupun immateriil serta melaksanakan pengelolaan lingkungan. UU PPLH memberikan ruang kepada korban kerusakan lingkungan untuk mempertahankan haknya serta menuntut pelestarian lingkungan yang rusak akibat industrialisasi. Gugatan PMH sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata semua unsur didalamnya harus dibuktikan, kecuali unsur adanya kesalahan tidak perlu dibuktikan atau dikesampingkan, karena dalam hukum lingkungan pelaku industri dibebankan pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability)