Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Enforcement of environmental law is an act or process of coercion to comply with the law based on statutory regulations. One of the laws and regulations in which there are rules regarding environmental law enforcement is Government Regulation 26/2023 concerning the Management of Sedimentation Products at Sea. In enforcing environmental law, administrative sanctions alone are not enough, there must be civil and criminal sanctions, moreover, the damage and pollution done to the environment is quite severe and cannot be recovered. This study examines the lack of sanctions in the form of civil and criminal in Government Regulation 26/2023. Using normative research methods the authors find that in enforcing environmental law there must be civil sanctions, especially criminal ones, the use of criminal sanctions as a premium medium can be applied in enforcing environmental law if damage The damage caused is quite heavy and restoration of the damaged environment is difficult to do, especially sea sand which is a non-renewable natural resource discussed in Government Regulation 26/2023. Enforcement of environmental law is important to do for the continuity and welfare of human life and living things other.Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu tindakan ataupun proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan. Salah satu Peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya terdapat aturan mengenai penegakan hukum lingkungan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Di dalam penegakan hukum lingkungan sanksi administrasi saja tidak cukup, harus terdapat sanksi perdata maupun pidana terlebih lagi kerusakan dan pencemaran yang dilakukan terhadap lingkungan cukup berat dan tidak dapat dipulihkan kembali. penelitian ini mengkaji mengenai kurangnya sanksi berupa perdata dan pidana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023. Dengan metode penelitian normatif penulis menemukan bahwa dalam penegakan hukum lingkungan harus terdapat sanksi perdata terutama pidana, penggunaan sanksi pidana sebagai premium remedium dapat diterapkan dalam penegakan hukum lingkungan jika kerusakan yang ditimbulkan cukup berat dan pemulihan terhadap lingkungan yang dirusak sulit untuk dilakukan terutama pasir laut yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023. Penegakan hukum lingkungan penting untuk dilakukan demi kelangsungan dan kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya