DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI PERKARA KORUPSI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM

  The cause of disparities in punishment in the settlement of criminal cases is the independence of judges in carrying out their profession. The existing laws do not regulate or limit the minimum sentence imposed upon the accused. Based on the basic experience, the consideration of the defendant's condition includes the individual, the behavior of the community, the financial situation and social status. The disparity in court decisions in cases of corruption can lie on legal paradigm by formulating the contents of legislation properly, avoiding mistakes in interpreting the law, using reasoning both deductively and inductively and discovering legal values ​​that live in the society. Criminal disparities cannot be eliminated by themselves. Therefore, there must be benchmarks with transparency in the imposition of criminal sanctions in accordance with the principles of criminal procedural law. Keywords: Disparity, Crime of Corruption, Law Enforcement.  Faktor Penyebab disparitas pemidanaan dalam penyelesaian perkara pidana adalah adanya indepedensi hakim dalam menjalankan profesinya. Perundang-undangan yang ada tidak mengatur atau secara limitatif penjatuhan pidana secara minimum dari terdakwa. Berdasarkan pengalaman dasar pertimbangan kondisi terdakwa meliputi individu, perilaku sikap masyarakat, keadaan keuangan serta status sosial. Disparitas putusan pengadilan dalam kasus korupsi dapat mempergunakan pemikiran secara hukum dengan cara memformulasikan isi perundang-undangan secara baik, menghindari perkeliruan dalam menafsirkan hukum, mempergunakan nalar baik secara deduktif maupun induktif serta menemukan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Disparitas pidana tidak bisa dihapuskan dengan sendirinya oleh karena itu harus ada tolak ukur dengan transparansi dalam penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana. Kata Kunci: Disparitas, Tindak Pidana Korupsi, Penegakan Hukum